[caption id="attachment_75887" align="alignnone" width="136" caption="TKI asal Papua pun akan dibekali HP oleh Pemerintah,google.com"][/caption] Ada usul brilian dari Presiden SBY, kelak semua Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang berada di luar negeri dilengkapi telepon genggam oleh pemerintah sehingga mereka bisa melapor apabila terjadi seseuatu pada dirinya. Bagaimana mekanismenya dirumuskan , bagaimana setiap TKI dibekali telepon genggam (hand phone), sayangnya masih sulit dijelaskan. Ide Presiden muncul karena pemerintah tergolong lambat mengetahui informasi TKI yang mengalami kekerasaan ataupun masalah lain seperti gaji yang tidak dibayarkan. Mekanisme harus diawasi oleh setiap konsulat jenderal bersangkutan di negeri majikan dan berhubungan dengan pejabat yang di tanah air, sehingga monitoring berjalan dengan baik. Jangan sampai sudah terlanjur baru jengah dengan kondisi terjadi. Ini sama saja menjadi bangsa yang mudah kagetan, Yang perlu dipirkan, apakah HP itu pun bisa didesign hanya untuk bicara kepada 1 atau 2 nomor saja sebaga crisis center. Ini dengan asumsi apakah selama ini memang ada ketertutupan di Arab Saudi sehingga TKI yang bermasalah di negara tersebut tidak mudah diketahui nasibnya oleh pemerintah. Sehingga segalanya sering terlambat. Presiden berjanji akan meninjau kembali kerja sama dengan negara-negara penerima TKI meski sebagian besar telah memiliki nota kesepahaman untuk keamanan dan perlindungan TKI. Pemerintah akan memetakan Negara-negara mana saja yang bersedia melakukan transparansi soal TKI dan yang mau membuat nota kepahamanan. Bila mereka enggan, maka pemerintah Indonesia akan melakukan langkah diplomasi maksimal. Sehingga bila langka inipun dinilai gagal, maka pemerintah akan berbicara dengan TKI yang berada di negara tesebut untuk menjelaskan kondisi yang sebenarnya. Tegasnya, pemerintah ingin melindungi para TKI dengan menjelaskan kondisi-kondisi sebenarnya dari Negara penerima TKI Negara mana saja yang belum memiliki instrument "fairness" dan keterbukaan informasi. Selama ini negara-negara di Timur Tengah pada umumnya memang tidak mengenal nota kesepahaman untuk tenaga kerja di sektor informal. Presiden memberikan perhatian khusus terkait kasus Sumiati agar diusut tuntas dan satu kasus lainnya, yaitu pembunuhan seorang TKI asal Jawa Barat di Arab Saudi yang dibuang di bak sampah agar dapat diperjelas informasinya lantaran hingga hari ini pemerintah masih menerima keterangan yang simpang siur.Kita perlu teriakan slogan, "Jangan Buang TKI ke Tong Sampah!"
