Mohon tunggu...
Sutan Pangeran
Sutan Pangeran Mohon Tunggu... Wiraswasta - Bersahabat

WhatsApp 0817145093

Selanjutnya

Tutup

Sosbud

Dipastikan 2012, Bamus Betawi dan Partai Demokrat Punya Calon Gubernur DKI yang Beda

17 September 2010   22:49 Diperbarui: 26 Juni 2015   13:10 657
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

[caption id="attachment_261097" align="alignnone" width="50" caption="Sketsa Gubernur DKI 2012"][/caption]

Dalam pilkada Gubernur DKI pada tahun 2012 mendatang diprediksikan  Partai Demokrat akan pecah dalam mengusung calon Gubernur karena 2(dua) kader terbaik dalam tubuh  Demokrat yakni Dj.Nachrowi yang kini menjabat selaku ketua DPD DKI Jakarta, sekaligus ketua Bamus Betawi sudah di gadang-gadangkan untuk maju dalam Pilikada mendatang. Dimana dalam segala kesempatan Nachrowi secara tegas sudah menyatakan siap untuk memimpin Jakarta yang lebih  sejahtera. Selain itu incumbents Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo untuk kedua kalinya tetap maju untuk memimpin Jakarta, dan tidak main-main Fauzi kini juga menjabat Anggota Penasehat DPP Demokrat sebagai strategy Partai Demokrat menghadapi pemilu 2014, tidak terlepas langkah Fauzi, kini di tubuh Birokrasi sudah melakukan penempatan pejabat strategis dalam mendukung polarisasi sukses pilkada dan sukses Pemilu. Manuver politik Demokrat maupun Bamus, pada kondisi sekarang ini justru menimbulkan penafsiran berbeda di tingkat bawah, baik itu Partai maupun Bamus Betawi. Faktualisasinya memunculkan berbagai asumsi  serta akan menjadikan pertarungan konstituen internal. Langkah Fauzi yang keluar dari  partai pendukung juga membuka peluang dari partai lain untuk mendukung kader terbaik partai, misalnya; Golkar, PKS, PDI, Gerindra dan Hanura dalam mendukung koalisi untuk menentukan calon Gubernur DKI Jakarta mendatang. Ada sisi positif dan negatif langkah manuver Fauzi yang dilakukannya disebabkan kepemimpinan Fauzi selama ini dalam memajukan visi dan misi Jakarta belum nampak secara fenomenal dalam melakukan program Jakarta pro rakyat terutama dalam kaitan kesejahteraan, ketenaga kerjaan, transportasi dan penanggulangan banjir di Ibukota. Sisi lain Fauzi selalu mengklaim keberhasilan persoalan pembangunan Jakarta baik tranportasi, kemacetan, kependudukan dan penanggulangan banjir tidak terlepas dari kebijakan pemerintah pusat dalam menyikapi problematika Jakarta yang semakin komplek. Pengamat Pusat Kajian Strategis (PUSKAPTIS) Husein Yazid, perlu diakui pamor Fauzi Bowo untuk sekarang ini memang ada penurunan rating, tapi tidak terlalu signifikan, kebijakan Fauzi masih normal walaupun tidak ada yang fenomenal terutama kaitan dengan reformasi Birokrasi cukup berhasil dengan adanya TKD pegawai Pemda dalam kesejahteraan. Pelayanan Haji di DKI juga juga sangat baik di bandingkan dengan daerah lain, sekarang kepekaan Fauzi dalam menuntaskan permasalahan juga  lebih cepat,walaupun belum dii imbangi kinerja aparaturnya sesuai keinginan masyarakat Jakarta. Di tempat terpisah M.Taufik ketua Gerindra, memberikan tanggapannya,”'Kami dengan beberapa Partai Politik lain juga sedang membangun komunikasi intensif dalam upaya memberikan pencerahan tentang figur Gubernur DKI mendatang kepada masyarakat Jakarta dengan berbagai diskusi dan forum resmi.”

Sarana ini tentunya kata Taufik, guna menuju koalisi partai dalam menyamakan persepsi serta misi dalam pilgub. Sisa kepimpinan Fauzi yang kurang dua tahun perlu kita sikapi bersama, apakah Fauzi sukses atau tidak kita akan membuat team pooling melalui mekanisme internal partai atau eksternal dengan sumber masyarakat secara langsung dengan capai kepuasan publik Jakarta. Aswan Bayan, Sekretaris Konsorsium Untuk Transparansi Informasi Publik (KUTIP) justru menilai kegagalan utama Fauzi adalah tidak mampu menangani kemacetan di Jakarta dan menangani kaum fakir miskin yang sering mengganggu di dalam transportasi umum dan di seputar lampu merah. Ia dinilai tidak revolusioner menerapkan kebijakan pemakaian kendaraan di Jakarta sebagaimana di Jepang, misalnya. Ini kegagalan di bidang sosial-ekonomi yang berkeadilan. Tak luput anggota DPRD DKI yang sekaligus Ketua DPC Jakarta Pusat Taufiqurrahman, menanggapi rumor tersebut, kepatutan calon Gubernur DKI ada mekanismenya ini sesuai dengan arahan DPP,DPD Partai Demokrat. Sisi lain tetap secara internal Partai kami menjunjung mekanisme yang kita buat dalam upaya wacana baru dalam mendorong calon Gubernur, misalnya dengan poling dan dan lain-lain.

Mohon tunggu...

Lihat Sosbud Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun