Mohon tunggu...
Sutan Pangeran
Sutan Pangeran Mohon Tunggu... Wiraswasta - Bersahabat

WhatsApp 0817145093

Selanjutnya

Tutup

Money

PDIP Vs PD: Beda Partai Beda Kepentingan

30 November 2010   03:34 Diperbarui: 26 Juni 2015   11:10 190
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
12910879412016778153

[caption id="attachment_77674" align="alignleft" width="224" caption="KS, kasihan sekali, google.com"][/caption] Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Taufiequrrahman Ruki menegaskan BPK siap melakukan audit investigasi terhadap penjualan IPO Krakatau Steel (KS) asal ada surat permintaan dari DPR terlebih dulu. Sayangnya, Ruhut Sitompul , salah seorang ketua di Partai Demokrat itu, meragukan niat BPK untuk mengaudit penjualan saham perusahaan pembuat baja itu dengan alasan BPK hanya bekerja saat menemukan pelanggaran bukan karena ada tekanan politik. Anggapan Ruhut dibantah oleh anggota Komisi III DPR Eva Sundari yang justru menekankan bahwa BPK adalah pelaku kebijakan politis dalam Negara ini. Ia minta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan audit investigasi terhadap penjualan IPO Krakatau Steel (KS) guna menyudahi kecurigaan publik. Desakan Eva menyambut kesiapan Wakil Ketua BPK Taufiequrrahman Ruki mengaudit IPO KS. Menurut Eva, demi menyudahi kecurigaan-kecurigaan atas berbagai kontroversi dalam proses IPO KS maka BPK harus turun tangan memeriksa, tanpa atau diminta oleh DPR. Eva berharap audit terhadap IPO yang dilakukan BPK adalah audit investigasi, bukan audit kinerja. Bila memakai audit investigasi akan mudah mendapatkan jawaban atas pertanyaan atas kecurigaan adanya insider trading. Ini akan sulit bila audit yang dilakukan hanya melihat kinerja atas aturan yang ada. Eva yakin auditor BPK mampu menjaga integritas dalam mengaudit serta menolak intervensi politik maupun upaya suap. Ia melihat terjadi anomaly ditubuh PT KS dalam IPO yang telah berlangsung selama ini. Seakan PT KS tengah mengalami keuangan yang sangat luar biasa. Dari dua pendapat kedua politisi dari PDIP dan PD ini saja sangat jelas, bahwa beda partai akan beda kepentingan dalam mengurus kepentingan rakyat di negara ini. Mana yang benar? Kenapa tidak ditunggu saja keberanian BPK memeriksa IPO PT.KS?

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

Mohon tunggu...

Lihat Konten Money Selengkapnya
Lihat Money Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun