Mohon tunggu...
Sutan Pangeran
Sutan Pangeran Mohon Tunggu... Wiraswasta - Bersahabat

WhatsApp 0817145093

Selanjutnya

Tutup

Kebijakan

Perlu Suksesi di Banten Buat Sejahterakan Buruh

8 Oktober 2010   03:43 Diperbarui: 26 Juni 2015   12:37 134
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

[caption id="attachment_282549" align="alignnone" width="177" caption="Google.com"][/caption] Para aktivis buruh di Kota Tangerang rusuh hati melihat fenomena out sourching system telah mewabah di "kota pabrik" Tangerang. Mereka melihat kegiatan out sourching telah membuat para pengusaha menjadi seenaknya menerapkan kebijakan yang dapat merugikan para buruh. Seperti yang belum lama ini dialami para buruh di sebuah pabrik bakso Lezat di kota Tangerang. Mereka digaji hanya sekitar Rp.700.000-an per bulan atau  jauh di bawah UMK Tangerang yang semestinya Rp.1.150.500 untuk tahun 2010. Adalah Apri dan Tonggo, dan Lawe  aktivis buruh di Tangerang, Kamis (7/10) mengakui bahwa mereka adalah sebagian dari aktivis buruh  yang masih concern dalam melakukan advokasi dan bantuan hukum demi perbaikan nasib para pekerja dan buruh di Tangerang yang jeli dalam mengupayakan pengupahan buruh. Bayangkan saja, over time buruh di pabrik bakso itu hanya Rp.1000 per jam yang seharusnya Rp.10.000 per jam. Setelah beberapa lama mereka melakukan upaya advokasi kepada para buruh pabrik bakso itu, barulah  kemudian para buruh berhasil mendapatkan keseimbangan pengupahan. Pihak manajemen akhirnya bersedia membayar upaya sesuai UMK Tangerang, walau ternyata  mengorbankan 8 orang buruh yang dipecat gara-gara melakukan upaya demo di pabrik tersebut. Menurut Lawe, upaya yang mereka lakukan bertahap. Saat ini mereka tengah bernegosiasi agar para buruh yang dipecat dapat diterima kembali bekerja di perusahaan bakso Lezat tersebut. Menurut mereka, melihat mayoritas pekerja saat ini adalah out sourching menandakan kegagalan para pemimpin serikat buruh yang ada. Tonggo curiga, bahwa justru para pemimpin buruh di tingkat bawah melakukan "negosiasi" dengan meloloskan kebijakan out sourching. Konon, ada transaksional  dari para pemimpin buruh itu mendapatkan Rp.100.000 per bulan agar berlaku sistem our sourching. Bayangkan, andai ada 4.000 buruh di dalam pabrik yang ia pimpin? Minimal Rp. 400.000.000 yang dibagikan bersama kepada sesama pengurus tanpa perlu bekerja keras! Pantas saja kini terdengar isu bahwa banyak pengurus serikat pekerja di pabrik yang telah memiliki mobil dan membeli rumah serta tanah, bahkan sampai kawin lagi! Mengenai kebenaran isu ini memang sulit dibuktikan. Karena transaksi tidak bisa dibuktikan dengan dokumen tertulis. Namun, isu tentang berlakunya out sourching tetap menakutkan bagi setiap buruh, baik bagi  yang baru mulai bekerja maupun yang sudah lama bekerja. Sebagai gambaran, penulis cek di BUMN seperti PT. KA Commuter Jabodetabek hampir seluruh pekerja yang menangani karcis dan keamanan dalam keretapi maupun stasiun merupakan tenaga kerja out sourching. Tonggo berpendapat, bahwa yang terpenting saat ini bagaimana pemimpin di masing-masing daerah mempunyai komitmen dalam penyelesaian status kesejahteraan para buruh. Ia melihat, menjelang suksesi Gubernur Propinsi Banten yang akan terjadi pada 2011 akan terjadi pertaruhan berat bagaimana kandidat baru melawan incumbent gubernur yang kini masih dipegang oleh Ratu Atut Chosiyah. Apalagi terdengar kabar, bahwa para pengurus serikat pekerja sudah terlena dengan pragmatisme yang dilumuri oleh janji-janji kosmetik dari tim sukes dan calon gubernur yang ada. Namun, sebagai warga Tangerang,Tonggo melihat, harapan para buruh sangat tepat bila diarahkan kepada sosok Wahidin Halim yang saat ini masih menjadi Walikota Tangerang. Ia melihat dan mempelajari berita dalam  berbagai media, serta melakukan pendekatan pada tim sukses Wahidin Halim, ternyata visi dan misi Wahidin untuk memperhatikan kesejahteraan buruh masih lebih baik dibanding  yang lain. Ia pun dianggap tidak terkena kasus  korupsi sebagaimana sering terjadi pada kepala daerah di wilayah lain. Menurut Toni, salah seorang ketua Tim Sukses yang tergabung dala Pendawa, bila kemiskinan yang terjadi saat ini adalah dikarenakan kebodohan perilaku rakyatnya,  maka kewajiban pemerintah daerah dalam mencerdaskan rakyatnya. Namun, bila sistemnya yang tidak benar, maka kepala daerah harus merubah sistem sebagai penyelesaian masalah kemiskinan. Tonggo setuju dengan pernyataan di atas, namun ia membaca kekuatiran dari para anggota tim yang tergabung dalam elemen buruh dan lainnya,  apa janji-janji perubahan sistem yang buruk akan terlaksana kepada setelah seseorang menjabat? Ia  tidak ingin bila nantinya,  janji-janji hanya tinggal janji. Sebagai elemen Garuda (Gerakan Amanah Rakyat Daerah), ia berharap masyarakat pemilih di Propinsi Banten benar-benar tepat dalam memilih pemimpin ke depan untuk periode 2011-2016.

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

Mohon tunggu...

Lihat Kebijakan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun