Rakyatlah yang telah memilih dan menseleksi pasangan Capres dan Cawapres tersebut melalui hasil polling elektabilitas yang merupakan hasil dari pemahaman responden terhadap track record para calon yang mungkin diperoleh dari tatap muka singkat secara langsung atau mengalami langsung dampak positif dari tindakan dan kebijakan para Capres dan Cawapres dalam peranannya baik sebagai pemerintah maupun pemimpin organisasi sosial dan kemasyarakatan. Jokowi sebagai Gubernur DKI Jakarta, Prabowo sebagai Ketua HKTI, Jusuf Kala sebagai Ketua PMI dan Hatta Rajasa sebagai Menko Perekonomian dan peran-peran lainnya.
Ada batasan yang jelas antara kebenaran dan kebohongan, antara fakta dan fitnah. Mari menyatakan kebenaran dengan dasar fakta dan keputusan hukum tetap, bukan dengan gosip yang tidak jelas sumbernya atau pernyataan orang lain bahkan tokoh pemimpin sekalipun yang berselimut kepentingan baik yang mudah ditebak maupun yang belum terungkap.
Mari kita berhenti menyebar Negative Campaign dan Black Campaign melalui tutur kata dan perilaku berisi fitnah dan kebohongan. Karena kebohongan yang dilakukan secara masif akan menjadi kebohongan sejati (true lies) yang bisa menjadi realita kehidupan bangsa ini, sesuatu yang tidak kita inginkan terus berlanjut setelah pesta demokrasi ini usai dan memasuki tahapan realisasi janji-janji pembangunan yang ditelah dikampanyekan dengan penuh semangat dan keyakinan.
Siapapun yang memenangkan pilpres baik Jokowi ataupun Prabowo haruslah berdasarkan rasionalitas berdasarkan fakta dan kebenaran, bukan kesalahan memilih karena 'bounded rationality' atau Negative Campaign bahkan Black Campaign yang dilakukan secara masif.
Jangan khawatir, kebenaran selalu menang pada akhirnya!
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H
