 Setelah menyelesaikan pelatihan ini,  calon lulusan dan profesional  diharapkan mampu: Peka terhadap sejarah konstitusi, sosial politik, budaya, dan  dinamika  kontemporer dalam peradilan pidana yang adil; Peka.
 Mereka mampu menganalisis dinamika sejarah ketatanegaraan, sosial politik dan budaya serta situasi terkini penegakan hukum dalam konteks pembangunan nasional melalui hukum yang adil dan  menyajikan mosaik disposisi perkara dalam konteks sejarah relasi kekuasaan ketatanegaraan, sosiopolitik, budaya, dan kekinian penegakan  hukum dalam konteks pembangunan negara hukum yang berkeadilan.
- Mengeksplorasi konsep dan urgensi penuntutan yang adil
- Â
Pernahkah Anda bertanya-tanya bagaimana jadinya jika suatu masyarakat atau negara tidak memiliki undang-undang?
      Tentu jawaban Anda  akan berbeda-beda. Beberapa orang mungkin berpendapat bahwa kehidupan sosial kacau dan tidak aman, dengan banyaknya kejahatan dan situasi lain yang mengindikasikan kekacauan dan ketidakteraturan.
Namun, sebagian orang mungkin mengatakan bahwa tidak  ada masalah meskipun masyarakat atau negara  tidak memiliki undang-undang. bagaimana pendapat Anda?
 Setujukah Anda dengan pernyataan pertama atau kedua ?Thomas Hobbes (1588-1679 M) pernah menulis dalam bukunya Leviathan bahwa manusia adalah "homo homini lupus" Dikatakan sebagai serigala bagi manusia lainnya.
Manusia mempunyai keinginan dan nafsu yang berbeda-beda, Manusia mempunyai keinginan baik dan keinginan buruk.Ini adalah salah satu dari  argumen mengapa kita memerlukan supremasi hukum.
Kondisi  kedua tampaknya bukan sesuatu yang mustahil meskipun semua masyarakat tidak bersandar pada supremasi hukum. Namun Cicero (106 -- 43 SM) pernah berkata, "Ubi societas ibi ius." Artinya di mana ada masyarakat, di situ ada hukum.Dengan kata lain, selama ini undang-undang tersebut masih diperlukan, bahkan kedudukannya  semakin penting,185 PKn MKWU 2014 Upaya penegakan hukum di suatu negara sangat erat kaitannya dengan tujuan negara tersebut.
      Saya menyarankan Anda mempelajari teori tujuan nasional dalam buku Ilmu Politik Umum.Menurut Kranenburg dan Tk.B.Sabaroedin (1975), kehidupan manusia tidak cukup hanya hidup  aman, tertib dan teratur, manusia harus sejahtera, Jika tujuan negara hanya untuk menjaga ketertiban, maka tujuan negara  terlalu sempit.
      Tujuan utama Nation adalah agar setiap orang mendapat jaminan kebahagiaan dan keamanan.Dengan kata  lain, negara yang mempunyai kekuasaan mengatur masyarakat harus berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat. Teori negara hukum Cranenburg dikenal luas sebagai teori negara kesejahteraan,Teori supremasi hukum Kranenburg sebagian besar diadopsi oleh negara-negara modern.
 Bagaimana dengan Indonesia?Negara  Republik Indonesia Serikat (NKRI) merupakan negara dengan  undang-undang. Artinya negara tidak semata-mata didasarkan pada kekuasaan, melainkan pada hukum, dan segala persoalan mengenai masyarakat, kewarganegaraan, pemerintahan, atau kenegaraan harus didasarkan pada sarana hukum.
