Ujian Nasional (UN) untuk SMA sederajat yang berlangsung pada 16-19 April dan SMP sederajat pada 23-26 April; untuk SD sekitar bulan Mei. Konon hajat nasional ini membutuhkan biaya Rp 600 milyar. Tahun lalu, tingkat kelulusan UN sekitar 95%. Dipahami bersama bahwa tingkat kelulusan ini menjadi standar keberhasilan pendidikan bagi sekolah, daerah, dan kementerian yang bersangkutan. Bagi sekolah, Kepala Sekolah akan berkondite kurang baik bila banyak siswa yang tidak lulus, yang akan berpengaruh pada karier kepegawaiannya. Bagi daerah (kabupaten/kota, provinsi), kegagalan UN akan menunjukkan rendahnya kualitas pendidikan di daerah yang bersangkutan, yang berarti juga kurang berhasilnya pelaksanaan program kepala daerah. Bagi kementerian, rendahnya kelulusan menunjukkan rendahnya pencapaian program mencerdaskan bangsa, dan rendahnya justifikasi pelaksanaan program selanjutnya. Apalagi bagi orang tua murid, kegagalan anaknya di UN akan berakibat langsung pada kerugian finansial biaya pendididikan dan beban psikologis bagi anak.
Semua pihak terkait ingin UN ‘sukses’, kalau perlu “with all cost”. Apakah kebocoran soal UN ini terjadi? Sudah menjadi rahasia umum ini terjadi walau tidak diakui oleh yang berwenang. Bahkan ada orang tua yang berusaha cari bocoran soal UN, rela membayar dengan harga tinggi. Ada Kepala Sekolah yang cari bocoran soal untuk disebarkan ke siswanya. Orang tua murid yang menolak memanfaatkan bocoran malah dikucilkan. Ada satu daerah yang terjadi kebocoran soal massal, kemungkinan sengaja disebarkan, sehingga UN harus diulang. Hampir semua murid peserta UN mempunyai handphone. Distribusi bocoran UN berlangsung cepat di antara sesama murid melalu SMS, FB atau Twitter; bisa sesaat sebelum dimulainya UN.
Kenapa terjadi pembocoran soal UN? Sesuai hukum ekonomi, ada demand, ada supply. Rendahnya integritas memungkinkan segala hal bisa didagangkan. Kalau di bidang hukum ada mafia kasus; di pajak, ada mafia pajak. Ada lagi mafia penerimaan pegawai negeri, mafia anggaran, mafia tanah, mafia tender proyek, dan mafia-mafia lainnya. Rupanya di bidang pendidikan ada mafia ujian nasional. Di kacamata penulis yang awam pendidikan, ada kerawanan dalam tahapan-tahapan penyiapan soal UN, mulai dari penyusunan/kompilasi soal, pencetakan, penyimpanan, distribusi ke sekolah, pemeriksaan lembar jawaban, input hasil. Pada tahapan-tahapan ini potensial kebocoran bisa terjadi.
Untuk memberantas mafia UN ini, perlu tekad bulat dari semua stakeholders pendidikan. Apakah dalam setiap tahapan ini sudah dikawal oleh aparat keamanan (polisi)? Bila iya, pengawasan harus ditingkatkan. Tidak sekedar polisi reguler yang menjalankan tugas ini, tapi polisi berkemampuan khusus sekelas Densus 88. Penyadapan komunikasi pihak-pihak terkait dengan UN merupakan langkah preventif yang perlu juga. Pelibatan pihak-pihak lain, misal LSM atau pengawas independen, perlu dipertimbangkan. Pemeriksaan HP peserta UN sebelum masuk kelas juga perlu dilakukan.
Perlu diapresiasi pemberlakuan kewajiban peserta UN untuk menandatangani pernyataan mengerjakan UN dengan jujur (semacam pakta integritas) sebelum pelaksanaan UN, yang tertuang dalam prosedur operasi standar (POS) UN untuk jenjang SMP dan SMA sederajat tahun jaran 2011/2012. Semoga pernyataan murid tidak seperti sumpah orangtua (terutama pejabat negeri ini) yang hampir selalu dilanggar.
