RISALAH PERTEMUAN
NGOBROL PAGI Desa 014
Hari/Tanggal: Senin, 3 Februari 2025
Waktu: 06:00 - 07:29 WIB
Tempat: Zoom Meeting Ruang Komunitas
Topik: Benarkah Kinerja Menteri Desa Buruk?
Narasumber: Agung Heri (Kades Sidorejo, Blora), Suryokoco (Ketum RPDN)
Moderator: Panudi
I. Pembukaan
Moderator Panudi membuka pertemuan dengan menyapa peserta dan memberikan pengantar terkait pentingnya evaluasi kinerja Menteri Desa dalam 100 hari pertama kabinet. Diskusi ini diadakan sebagai bagian dari refleksi terhadap arah kebijakan desa yang sedang berjalan.
Moderator juga menjelaskan bahwa diskusi ini mengacu pada hasil survei nasional mengenai evaluasi kinerja menteri di kabinet baru. Dengan banyaknya kementerian yang dinilai, termasuk Kementerian Desa, diperlukan refleksi mendalam tentang bagaimana kebijakan yang telah diambil berdampak terhadap desa.
II. Pemaparan oleh Narasumber
1. Suryokoco (Ketua Umum RPDN)
- Menyoroti kebiasaan menilai kinerja menteri dalam 100 hari sebagai bagian dari evaluasi nasional.
- Menggarisbawahi bahwa masyarakat, termasuk kepala desa, memiliki hak untuk memberikan evaluasi terhadap kebijakan yang diterapkan.
- Menekankan pentingnya mendengar suara desa agar kebijakan yang diterapkan tepat sasaran.
- Mengingatkan bahwa evaluasi harus dilakukan secara objektif dengan mempertimbangkan konteks dan tantangan yang dihadapi.
2. Agung Heri (Kades Sidorejo, Blora)
- Mengulas hasil survei nasional terkait kinerja kementerian, terutama yang berhubungan dengan desa.
- Memaparkan bahwa evaluasi terhadap Menteri Desa seharusnya berbasis data dan dampak nyata di desa, bukan hanya persepsi publik.
- Mengapresiasi langkah Menteri Desa yang telah turun langsung ke desa, tetapi menyoroti bahwa kunjungan masih terkesan seremonial dan belum membawa dampak nyata.
- Menekankan perlunya peraturan yang lebih fleksibel agar desa bisa lebih berdaya secara mandiri dalam mengelola dana dan pembangunan desa.
- Menyoroti ketidaksesuaian antara program pusat dan kebutuhan spesifik di tingkat desa, yang menyebabkan beberapa kebijakan kurang efektif.
III. Diskusi dan Tanya Jawab
1. Efektivitas Kebijakan Desa
- Mempertanyakan bagaimana regulasi yang ada dapat lebih memberdayakan desa tanpa terlalu banyak birokrasi.
- Usulan agar kepala desa diberikan ruang lebih luas dalam pengelolaan anggaran dan program pembangunan agar tidak terkendala oleh regulasi yang kaku.
- Harapan agar regulasi bisa lebih berbasis kondisi lokal setiap desa, tidak dibuat dengan pendekatan umum yang mungkin tidak relevan bagi semua desa.
