Mohon tunggu...
Suryokoco Suryoputro
Suryokoco Suryoputro Mohon Tunggu... Wiraswasta - Desa - Kopi - Tembakau

Berbagi pandangan tentang Desa, Kopi dan Tembakau untuk Indonesia. Aktif di Organisasi Relawan Pemberdayaan Desa Nusantara, Koperasi Komunitas Desa Indonesia, Komunitas Perokok Bijak, Komuitas Moblie Journalis Indonesia dan beberapa organisasi komunitas perantau

Selanjutnya

Tutup

Kebijakan Pilihan

Membangun Ekonomi Desa Butuh Kolaborasi Negara ( BUMN ) dan Desa ( BUMDes )

5 Januari 2025   08:49 Diperbarui: 5 Januari 2025   10:00 337
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
shareHoder & Stakaholder PT Mitra BUMDes Nusanatara (Sumber: mitrabumdes.co.id )

Indonesia memiliki lebih dari 75 ribu desa, masing-masing dengan potensi unik yang belum sepenuhnya tergarap. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) hadir sebagai ujung tombak pemberdayaan ekonomi desa, sementara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah kekuatan besar dalam hal sumber daya, teknologi, dan jaringan distribusi. Jika keduanya berkolaborasi, bukan mustahil desa-desa Indonesia menjadi motor penggerak ekonomi nasional.

Namun, kolaborasi ini tidak selalu berjalan mulus. Apa saja kendalanya? Dan bagaimana solusinya?

Mengapa Kolaborasi BUMDes dan BUMN Penting?

Peningkatan Ekonomi Lokal, BUMN memiliki akses pasar dan jaringan distribusi yang dapat membantu produk-produk desa menjangkau konsumen lebih luas. Produk unggulan seperti kerajinan tangan, hasil pertanian organik, hingga makanan olahan dapat lebih mudah dipasarkan.

Transfer Pengetahuan, Dengan kolaborasi, BUMDes bisa mendapatkan pelatihan dan pendampingan dari BUMN, mulai dari manajemen usaha, pengelolaan keuangan, hingga branding.

Akses ke Teknologi dan Pendanaan, Inovasi teknologi dan pembiayaan yang dimiliki BUMN dapat mempercepat modernisasi BUMDes, menjadikannya lebih kompetitif di pasar lokal dan internasional.

Tantangan dalam Kolaborasi

Kurangnya Kebijakan Terintegrasi Pergantian kebijakan antar kementerian sering kali membuat arah kolaborasi BUMDes dan BUMN tidak konsisten. Sebagai contoh, program-program inovatif yang sudah dimulai seperti PT Mitra BUMDes Nusantara di era menteri Desa Eko Putro Sandjojo tidak berlanjut dalam hal korporasi BUMDes. Pelembagaan Badan Hukum BUMDes oleh menteri Halim ternyata tidak seindah yang disampaikan. Ide menteri Yandri untuk penguatan BUMDes mendukung program makan bergizi gratis dan penguatan ketahanan pangan, akan berlanjut seperti apa mari kita tunggu 

Kesiapan SDM Desa

Literasi digital dan manajerial yang rendah di tingkat desa menjadi hambatan besar dalam mengimplementasikan program-program modern.

Infrastruktur TerbatasBanyak desa yang masih mengalami keterbatasan akses internet dan transportasi, sehingga sulit untuk memanfaatkan potensi digitalisasi atau distribusi barang.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Kebijakan Selengkapnya
Lihat Kebijakan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun