Ditulis Oleh : Surya Mula Agung Situmorang & Budi Ardianto,S.H.,M.H.
Trans-Pacific Partnership (TPP) atau Kemitraan Trans Pasifik adalah sebuah pakta perdagangan antara Australia, Brunei Darussalam, Kanada, Cile, Jepang, Malaysia, Meksiko, Selandia Baru, Peru, Singapura, Amerika Serikat (sampai dengan 23 Januari 2017), dan Vietnam. Pakta perdagangan ini bermula dari kesepakatan empat negara (Singapura, Cile, Selandia Baru, dan Brunei Darussalam) pada tahun 2006. Setelah bergabungnya negara-negara lain maka sebuah rancangan perjanjian final disepakati pada 5 Oktober 2015 meskipun baru ditandatangani di Auckland, Selandia Baru pada 4 Februari 2016 setelah memakan tidak kurang dari tujuh tahun negosiasi .
Indonesia sudah memiliki niat untuk masuk kedalam TPP, Pada kunjungan ke Amerika Serikat (AS) tanggal 26 Oktober 2015 lalu,akan tetapi sampai saat ini selalu bertabrakan dengan jalan buntu.Pada saat ingin bergabung dengan TPP Indonesia disambut baik oleh negara lain seperti Malaysia,Singapura dan Australia.Tentunya niat  Indonesia ingin bergabung dengan TPP  tidak lepas dari pengaruh Amerika Serikat yang merupakan Penguasa ekonomi global.
TPP bukan hanya begrerak dalam bidang investasi,tetapi juga aspek lainnya seperti perdagangan barang,jasa,dan Investasi.Tetapi juga aspek lainnya seperti penyelesaian sengketa dagang,perburuhan dan lingkungan.Untuk sektor perdagangan barang,TPP menuntut penghapusan sekitar 11.000 tarif dagang yang sensitif,seperti beras,gandum,gula,dan daging.
Sejak ada keinginan untuk bergabung dengan TPP banyak kontradiktif yang terjadi.Para pihak yang menentang mengatakan adanya kekhahwatiran tentang kerahasiaan Dimana negosisasi dilakukan yang berpotensi menggerus kekuatan dan mengatakan itu semata-mata hanya untuk kepentingan Amerika Serikat.Ada juga yang berpendapat jika Indonesia bergabung dengan TPP,Government Procurement akan terganggu. Government procurement atau pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah merupakan sektor industri yang amat besar. WTO memperkirakan secara rata-rata sektor itu mencakup 15-20 persen dari GDP tiap negara. Pada umumnya, seperti halnya di Indonesia, sektor itu tertutup untuk asing guna melindungi industri dalam negeri. Namun TPP menghendaki agar sektor itu dibuka untuk asing.Dan ditambah TPP melarang negara memberikan keistimewaan kepada state-owned enterprise (SOEs) di Indonesia disebut dengan BUMN.Jika diterapkan di Indonesia yang memiliki banyak BUMN tentunya hal ini sangat merugikan.
Akan tetapi Pemerintah Indonesia menilai bahwa Trans-Pacific Partnership adalah kerja sama ekonomi lintas Pasifik, yang dimotori Amerika Serikat Hakikatnya, liberalisasi perdagangan & investasi. TPP baik jika negara anggotanya siap, kepentingannya diwadahi, dan benar-benar memberikan keuntungan bersama. Sebaliknya, jika Indonesia merasa belum siap dan dipaksa masuk TPP, justru negara kita dirugikan.Ditambah beberapa pihak juga menilai bahwa Perjanjian ini memberikan akses yang lebih luas ke pasar negara-negara anggota dengan tarif yang lebih rendah dan hambatan non-tarif yang minimal. Indonesia bisa meningkatkan ekspor produk unggulannya seperti tekstil, elektronik, dan terutama produk pertanian. Keanggotaan dalam perjanjian perdagangan ini juga akan membantu Indonesia mendiversifikasi hubungan ekonominya, mengurangi ketergantungan pada beberapa mitra dagang utama, dan memperkuat posisi tawar di kawasan Asia-Pasifik.
TPP diisi oleh negara-negara yang perannya kian diperhitungkan dalam ekonomi global. Chili, Meksiko, dan Vietnam merupakan representasi dari negara-negara berkembang yang posisinya terus menanjak dan menjadi incaran investasi dan perdagangan global. TPP juga banyak diisi oleh negara-negara Asia Timur yang ekonominya tergolong sangat dinamis. Asia Timur merupakan lokasi di mana negara-negara yang ada banyak disorot karena berhasil mentransformasi ekonominya dari negara miskin menjadi negara berkembang. Keanggotaan TPP juga menarik untuk dicermati karena mencerminkan diversitas ekonomi dunia.
TPP merupakan bukti diplomasi luar negeri dalam memberikan tawaran berbagai macam teori dalam memahami dan menjelaskan fenomena hubungan internasional. Jika Indonesia ikut dalam perjanjian perdagangan ini akan berpengaruh dalam jangka masa panjang berkenaan dengan Politik dan Ekonomi Domestik Indonesia. TPP boleh ditandatangani sekiranya isu-isu yang diutarakan oleh golongan akademik dan pihak berkenpentingan dapat diatasi terlebih dahulu. Sekiranya ia tidak dapat atasi dengan sebaikbaiknya, lebih baik negara tidak langsung menandatanganinya. Hingga Indonesia mempersiapkan negara dengan sebaik mungkin. Alternatif lain adalah dengan menjalin perjanjian bilateral dengan AS tanpa melalui TPP
