Seluruh pihak diharapkan berpartisipasti dalam mendukung penjaminan kebutuhan hak bayi untuk mendapatkan ASI Eksklusif. Hal ini merupakan salah satu tujuan dari Peraturan Walikota (Perwali) No. 49 Tahun 2012 tentang Pemberian ASI Eksklusif. Namun, disayangkan karena pada kenyatannya belum semua pihak berpartisipasi.
“Belum semua Dinas merespon (Perwali ASI Eksklusif), termasuk Pemerintah Kota, dan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Pemberdayaan Perempuan. Akan tetapi, pada tataran janji. Bappeda telah berjanji akan menyediakan bilik ASI,” ujar Local Public Service Specialist kota Makassar - Kinerja USAID, St. Rohani Mapparimang saat ditemui di sela-sela acara “Pelatihan Advokasi Terhadap Peraturan Walikota Makassar No. 49 Tahun 2012 Tentang Pemberian ASI Eksklusif”. Kegiatan ini dilaksanakan di Hotel Bukit Indah Malino, kabupaten Gowa. Sejak tanggal 24 - 26 September 2014.
Rohani melanjutkan, penerapan Perwali ASI Eksklusif diakumulasi dengan gerak Multi Stakeholder Forum (MSF) kota Makassar, jurnalis warga, dan Dinas Kesehatan baru sampai 40% saja.
Merujuk pada Perwali ASI Eksklusif, salah satu tujuan dari Perwali ini adalah, “Meningkatkan peran dan dukungan keluarga, masyarakat, Pemerintah Kota terhadap pemberian ASI Eksklusif”.
Menurut Rohani, rendahnya respon dan implementasi dari pemerintah terhadap Perwali ASI Eksklusif merupakan hal miris.
“Yang memberikan banyak respon, sejauh ini adalah Dinas Kesehatan kota Makassar. Dimana mereka telah menyiapkan para pelatih atau penyuluh dan meminta bidan praktik untuk melakukan Inisiasi Menyusui Dini (IMD) dan menolak pemberian susu formula. Bahkan, Dinas Kesehatan sudah menyurat ke Sekda untuk menindaklanjuti semua SKPD dan tempat fasilitas umum untuk menyiapkan bilik ASI,” tambah Rohani.
Dalam pelatihan advokasi tersebut, dilibatkan para MSF kota Makassar, Duta ASI, Bapak Peduli ASI, dan Dinas Kesehatan kota Makassar. Kegiatan ini bertujuan untuk merumuskan model dan strategi advokasi terhadap implementasi Perwali ASI Eksklusif.
