Judul itu sengaja saya tulis, karena saya sangat gregetan melihat kegamangan pemerintah dalam menangani kasus yang memojokkan bisnis transportasi umum yang berbasis IT.
Beberapa bulan setelah Gojek di launching, kemudian sambutan masyarakat sangat bagus, lalu timbul tindakan-tindakan anarkis yang dilakukan oknum masyarakat yang merasa tersaingi, tapi pemerintah justru tidak menyelesaikan dengan baik. Sehingga orang2 atau kelompok yang merasa jagoan, mengangkangi suatu tempat dan tdk mengizinkan para Gojek untuk mengambil muatan disana. Padahal secara hukum, mereka ini tidak punya hak untuk melarang. Hanya saja sangat disayangkan para penegak hukum tidak berani menegakkan hukum untuk yang melanggar, justru Gojek yang disalahkan.
Dua hari yang lalu, kembali marak demo yang dilakukan oleh kelompok masyarakat yang entah ngerti hukum atau tidak. Mereka menuntut ditutupnya Grab Car, Uber, Gojek dari bisnis transportasi massa yang ada di Indonesia dan Jakarta khususnya.
Ini sangat mengherankan, dan lebih mengherankan lagi, pihak kepolisian ikut-ikutan merazia angkutan ini di bandara. Nah kan jadi lucu dan aneh. Penegak hukum tidak mengerti hukum dalam bertindak. Kalau memang transportasi ini melanggar hukum, tinggal datangi kantornya, tunjukkan pelanggarannya, proses melalui pengadilan. Sementara proses hukum berjalan, tinggal matikan aplikasinya, maka tidak satupun mereka ini akan jalan. Tapi, lagi2 pertanyaan yang muncul, apa dasarnya untuk melarang??? Polisi tidak punya dasar hukum yang kuat, sehingga polisipun gamang.
Untuk itu mari kita lihat bisnis ini, apakah punya potensi merugikan masyarakat atau tidak?
Provider atau pengelola bisnis ini menjual suatu system yang menyebabkan masyarakat luas dalam jumlah yang banyak dan tidak perlu modal besar dapat ikut ambil bagian.
Untuk kelas roda 2, dengan bermodalkan lima ratus ribu rupiah, masyarakat sudah bisa ikut menjalankan bisnis ini dan mendapat penghasilan yang lumayan besar dalam sebulan, minimum empat jutaan. Begitu pula yang roda 4, dengan modal 15 jutaan, mereka bisa dapat berkisar di 5 juta - 10 juta bersih sebulan setelah mereka membayar cicilan kendaraan yang dipakai. Sedangkan mereka yang tidak punya modal, cukup jadi sopir bagi orang2 yang mendaftarkan kendaraannya ikut bisnis ini dan tidak membawanya sendiri. Karena pemilik kendaraan bukanlah orang2 serakah, maka hampir semua memakai system bagi hasil. Rata2 para pengemudi mendapat tidak kurang dari 5 juta per bulan, belum lagi tip penumpang.
Dari segi keamanan sangat terjamin, karena pengemudi tidak dapat memberikan orang lain untuk mengemudikan kendaraannya. Pengemudi tercatat lengkap diprovidernya dan setiap kita book, maka profile pengemudi akan muncul. Kita bisa menyimpan di HP dan juga bisa men-share kepada keluarga atau teman kita, sehingga mereka tahu perjalanan kita, memakai kendaraan apa dan siapa pengemudinya. Jadi kasus-kasus perampokan didalam taxi yang pernah terjadi, tidaklah mungkin terjadi disini. Karena kalau sopir atau kendaraan beda, penumpang bisa menolaknya. Route terlacak online di providernya.
Kendaraannya juga sangat nyaman, karena relatif baru. Umur kendaraan maximum adalah 5 tahun. Bayangkan dengan kendaraan umum yang beredar, yang banyak lebih dari lima tahun, malahan ada diatas 10 tahun.
Ongkos sangat terjangkau, artinya dibandingkan dengan angkutan umum dikelasnya, maka ongkos kendaraan ini bisa separonya.
Karena pemilik kendaraan bukanlah perusahan besar yang monopoli dan modalnya besar pula, tapi masyarakat luas. Sehingga ini betul-betul menciptakan peluang kerja bagi masyarakat yang tidak bisa tertampung oleh peluang kerja yang ada saat ini. Yang menarik lagi banyak mahasiswa yang menjadi pengemudi, sehingga mereka bisa membiayai kuliahnya tanpa harus meninggalkan bangku kuliah. Karena bisnis ini sangat fleksibel terhadap waktu.
