Kemenangan gemilang yang berhasil diukir Kotak Kosong dalam Pilkada Kabupaten Bangka 2024 menyisakan pertanyaan, mengapa sampai 57,25 persen rakyat Bangka memilih Kotak Kosong? Menumbangkan Pasangan Calon Tunggal yang juga petahana dengan sumber daya berlimpah dan didukung sepuluh parpol penghuni Mahligai Demokrasi (sebutan bagi gedung DPRD Kabupaten Bangka).
Dalam diskusi santai di Markas Pemenangan Kotak Kosong "KOBAR BANG KOKO" (Koalisi Bersama Rakyat Bangka Coblos Kolom Kosong) Sabtu 30 November 2024 di Sungailiat, terungkap dua alasan utama berdasarkan pengakuan masyarakat ketika relawan bertamu ke desa-desa.
Pertama, Pilkada melawan Kotak Kosong dianggap memalukan. Hal itu menunjukkan kelangkaan sumber daya manusia berkualitas atau calon pemimpin di daerah. Masa selama 79 tahun merdeka tidak berhasil mencerdaskan kehidupan bangsa, sehingga begitu sulitnya mendapatkan minimal empat orang saja yang cerdas dan kompeten untuk dipilih sebagai pemimpin?
Rakyat merasa terhina dengan ditetapkannya calon tunggal sebagai peserta Pilkada 2024 Kabupaten Bangka. Mereka merasa seolah-olah 'diejek' 335.290 rakyat Bangka sebagai 'orang bodoh' semua. Hanya Mulkan dan Ramadian yang cerdas dan layak menjadi Bupati dan Wakil Bupati Bangka. Kelompok ini ingin membuktikan bahwa rakyat Bangka sebenarnya lebih cerdas dari kedua orang itu dengan memenangkan Kotak Kosong.
Kedua, umumnya rakyat menilai kinerja Mulkan sebagai Bupati Bangka periode 2018-2023 sangat buruk pada beberapa aspek.
Pada aspek manajemen sumber daya manusia aparatur misalnya, dinilai sangat buruk. Penempatan pejabat dalam jabatan struktural tidak mempertimbangkan potensi, kompetensi, dan dedikasi. Mulkan kerap melakukan mutasi pejabat yang baru beberapa bulan bertugas di suatu Dinas. Ada yang baru dua bulan dilantik, dimutasi lagi. Hal itu menunjukkan keputusan pengangkatan seseorang dalam jabatan tidak melalui kajian yang mendalam, tidak melalui pembahasan Baperjakat (Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan) yang beranggotakan Sekda, Inspektorat, dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD). Demikian pula pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi (Eselon II), walaupun melalui proses seleksi sesuai peraturan, hasil akhir ditetapkan sering kali calon dengan kualitas peringkat ketiga. Pegawai-pegawai senior berdedikasi tinggi tersingkir oleh yunior yang kemampuannya tidak luar biasa juga.
Penambahan tenaga kontrak (honorer) tidak memperhatikan hasil analisis kebutuhan pegawai yang dibuat BKD, sehingga jumlahnya melebihi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Akibatnya sangat memberatkan belanja pegawai dalam APBD.
Pada aspek manajemen keuangan juga dinilai tidak baik-baik saja. Mantan Bupati Bangka periode 2018-2023 itu meninggalkan utang Pemkab Bangka dan defisit murni Rp 38,91 miliar. Pj. Bupati Bangka, M. Haris di ruang kerjanya, Sabtu (19/10/2024) menjelaskan kepada wartawan timelines.id, bahwa sesuai hasil audit BPK, APBD tahun anggaran 2023 (tahun akhir masa jabatan Mulkan) ada defisit ril senilai Rp 38,91 miliar yang membebani anggaran 2024. Akibatnya untuk menutup defisit tersebut satu-satu cara adalah memotong Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) PNS dan honor tenaga kontrak masing-masing sebesar 50 persen pada triwulan terakhir tahun anggaran 2024. "Musibah" 50 persen ini sering dijadikan amunisi kampanye Mulkan untuk mendiskreditkan Pj. Bupati sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap defisit tersebut, bukan mantan Bupati. Sehingga rakyat tidak mau memilih Kotak Kosong, karena kalau Kotak Kosong menang Pemerintah Daerah akan dipimpin Pj. Bupati. Namun para pegawai dan pihak yang mengerti membaca laporan keuangan daerah lebih percaya pada penjelasan Pj. Bupati.
Masih di bidang keuangan, Mulkan sering membuat kebijakan pemotongan gaji pegawai berdalih agama, seperti untuk zakat profesi (berlaku bagi semua pegawai, yang gajinya mencapai nishob maupun yang belum), infak untuk meringankan beban orang miskin, dan sumbangan untuk membeli hewan qurban. Hasil pemotongan gaji tersebut disalurkan ke pengelolanya masing-masing, bukan masuk ke kantong pribadi. Namun Mulkan mendapat manfaat berupa citra positif sebagai seorang pemimpin agamis, yang bernilai tinggi sebagai modal pencalonan Bupati periode berikutnya.
Pada aspek pemerataan pembangunan, banyak rakyat kecewa. Seperti pembangunan infrastuktur yang dinilai tidak adil, tidak proporsional. Misalnya pembangunan jalan desa dan pemasangan lampu penerangan jalan. Ada desa dan kelurahan yang banyak kegiatan pembangunannya, baik berupa jalan baru maupun pengaspalan. Sedangkan desa atau kelurahan tetangga dibiarkan kondisi jalan jelek. Demikian pula dengan kebijakan lampu penerangan jalan. Ada desa dan kelurahan terang benderang, sementara tetangganya gelap gulita seperti kawasan kuburan tua.
Dan banyak lagi kekecewaan masyarakat terhadap kinerja Bupati Bangka periode 2018-2023, sehingga mereka tidak mau yang bersangkutan terpilih kembali. Untuk itu 57,25 persen rakyat memantapkan niat dan sikap mencoblos Kotak Kosong pada 27 November 2024.
