Mohon tunggu...
Suro Agul
Suro Agul Mohon Tunggu... -

hanya ingin menjadi orang baik bagi sesama

Selanjutnya

Tutup

Sosbud

Ketua DPR Sakiti Perasaan BMI

27 Februari 2011   11:26 Diperbarui: 26 Juni 2015   08:13 98
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Sosbud. Sumber ilustrasi: KOMPAS.com/Pesona Indonesia


meneruskan dari note FB "Indonesian Migrant Worker Union" di FB :


Marzuki Alie, tidak punya etika!

"PRT TKW itu membuat citra Indonesia buruk," Marzuki Alie, Ketua DPR –sumber detiknews.com (26/2)

Pernyataan Marzuki Alie tentang pekerja rumah tangga asal Indonesia telah mencoreng nama Indonesia, merupakan pernyataan “asal jeplak”, hal ini mencerminkan tingkat pengetahuan dan etika dari seorang Ketua DPR, Pun penyataan ini telah menyakiti perasaan 6 juta lebih buruh migran Indonesia diberbagai negeri penempatan dan anggota keluarganya, secara khusus 147 ribu BMI di Hong Kong yang bekerja sebagai pekerja rumah tangga asing, demikian tanggapan Sringatin, Ketua Indonesian Migrant Workers Union (IMWU- Serikat TKI-Pekerja Rumah Tangga di Hong Kong)

“Kami sangat mengecam pernyataan sikap Marzuki Alie yang asal jeplak, hal ini sangat mencerminkan kualitas dan etika lembaga DPR, terutama partai yang berkuasa hari ini” kecam Sringatin (26/2)

Keterampilan BMI rendah

“Dia menilai, akar masalah rendahnya skill PRT Indonesia berada di dalam negeri. Seperti dinyatakan tidak cukup umur, lalu menggunakan calo. Belum punya skill, tapi tetapi ngotot berangkat.”-detiknews

Menurut IMWU, penilaian Marzuki Alie, justru bukan mencerminkan rendahnya skill para PRT asal Indonesia, melainkan cerminan dari bobroknya system penempatan buruh migrant Indonesia keluar negeri, dimana UU No 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri (PPTKILN) merupakan produk hukum yang berorientasi “jualan manusia”.

“Komentar Ketua DPR ini, sangat jelas sekali memperlihatkan betapa tidak tahunya DPR terhadap kondisi BMI dan aturan-aturannya, terutama UU PPTKILN, contoh yang dipaparkan Marzuki, itu adalah hasil dari produk hukum buatan DPR yang sarat dengan kepentingan PJTKI, maka itu kami BMI di Hong Kong menuntut UU itu dicabut dan diganti dengan UU perlindungan BMI” lanjut Ketua IMWU.


Indonesia penyalur buruh murah

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
Mohon tunggu...

Lihat Konten Sosbud Selengkapnya
Lihat Sosbud Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun