Di tengah kompleksitas keuangan, Kabupaten Kubu Raya kini berada dalam sorotan karena keputusan yang kontroversial terkait dengan pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) untuk Aparatur Sipil Negara (ASN). Dari bulan November hingga Desember, belum ada tanda-tanda pembayaran TPP, menyulut kekhawatiran dan ketidakpastian di kalangan pegawai.
Menjelang akhir tahun, ASN di Kubu Raya masih menantikan pembayaran TPP mereka. Defisit anggaran kabupaten menjadi penyebab utama penundaan ini. Dampaknya terasa tidak hanya pada keuangan individu ASN tetapi juga pada keseimbangan ekonomi lokal.
Dalam periode ini, banyak ASN di Kabupaten Kubu Raya mengalami kesulitan keuangan akibat penundaan pembayaran TPP. Beberapa di antaranya terpaksa menunda pembayaran tagihan dan menghadapi tantangan ekonomi pribadi yang signifikan.
Keluhan Kontraktor dan Dana Proyek:Di samping masalah TPP, sejumlah kontraktor di Kubu Raya juga mengekspresikan kekecewaan mereka karena dana proyek yang tak kunjung cair. Keluhan ini mencuat karena defisit anggaran yang memengaruhi ketersediaan dana untuk proyek-proyek yang telah dilaksanakan.
Penundaan pembayaran dana proyek juga memiliki dampak serius pada pembangunan lokal. Beberapa proyek pembangunan kunci mungkin terhenti atau mengalami keterlambatan, merugikan semua pihak yang terlibat dan masyarakat yang menjadi pemakai layanan.
Dengan tahun baru semakin dekat, tantangan keuangan di Kubu Raya menjadi prioritas utama. Pemerintah daerah diharapkan untuk segera mencari solusi yang tepat guna mengatasi defisit anggaran dan memastikan pembayaran TPP kepada ASN serta pencairan dana proyek.
Situasi keuangan di Kabupaten Kubu Raya memerlukan tindakan cepat dan bijaksana untuk mengatasi tantangan yang dihadapi oleh ASN dan kontraktor. Kejelasan mengenai langkah-langkah yang akan diambil oleh pemerintah daerah menjadi kunci untuk mengembalikan stabilitas keuangan dan memastikan kelangsungan pembangunan di wilayah tersebut.
