PADA dasarnya politik secara konsep, dan teori adalah sesuatu yang baik karena punya cita-cita membawa kemaslahatan banyak orang. Di telisik secara historis, politik telah menjadi bagian dari kehidupan manusia. Sejak zaman Yunani hingga kini, politik tidak habis untuk diperbincangkan. Lahir banyak tokoh-tokoh dengan segala pandangan serta konsepnya tentang politik.
Menyebarnya pandangan politik di negara dunia ke III, tidak bisa dilepaskan karena adanya kolonialisme dan imperialisme bangsa Eropa. Pandangan politik, baik dijadikan dasar bernegara maupun mempengaruhi maidset para pendiri bangsa di kawasan benua Asia, Afrika dan Amerika Latin yang nota bene negeri jajahan.
Setelah bangsa-bangsa ini mampu melepaskan diri dari cengkraman kolonialisme. Maka dengan sendiri-nya terbuka kesempatan untuk menentukan nasibnya sendiri, walaupun secara konsep bernegara dan berpolitik, masih merujuk pada cara berpolitik bangsa-bangsa kolonial.
Indonesia misalnya, negeri beragam budaya ini, ketika mengumandangkan kemerdekaan '45 tidak lantas sepenuhnya keluar dari cara berpikir Eropa sentris. Bahkan  sebagian pendirinya, merupakan alumni kampus-kampus Eropa. Sebut saja Moh. Hatta dan Tan Malaka yang nota bene alumnus kampus Belanda. Walau demikian, mereka berjuang berlandaskan kepentingan bangsa dan negara.
Salah satu cara berpikir Eropa menyangkut pembagian kekuasaan merupakan buah pikiran Munteque dan Jhon Locke yang hingga kini masih diterapkan di Indonesia. Pemikiran itu menyangkut liberte, egaliter dan freternite, dimana di Indonesia di kenal dengan sebutan legislatif, eksekutif dan yudikatif.
Namun, semakin ke sini, politik kita lebih mengarah kepada oligarki, dan primordial kekuasaan. Dimana demokratis hanya dinilai syarat mendapatkan kekuasaan, tapi nampaknya nilai-nilai demokrasi mulai dicampakkan.
Bahkan hal ini mulai merambah di level kekuasaan tingkat bawah seperti Bupati  dan Desa. Dimana kekuasaan, kesannya dikuasai oleh kelompok tertentu. Sehingga dalam ranah kebijakan serta bantuan, lebih diprioritaskan kepada kelompoknya sendiri.
Politik kita seperti pandangan David Easton, masih berbicara siapa mendapat apa, kapan dan bagaimana. Sehingga kadang kala, visi misi di masa kampanye hanya bumbu politik saja, setelah meraih kekuasaan hal itu dapat ditepikan. Hal ini diperparah oleh kualitas manusia yang menyusun program, pengaturan manajemen dalam struktur pemerintahan desa. Bahkan perekrutan untuk mengisi jabatan dalam struktur pemerintahan, kadang lebih memprioritaskan karena kekeluargaan, relasi politik dan selera penguasa.
Demontrasi yang terjadi belakangan ini di hampir semua desa, menunjukkan tingkat kepuasaan masyarakat terhadap jalannya pemerintahan desa cukup memprihatinkan. Jika ditelisik masalahnya hampir serupa, mulai dari masalah transparansi, rasionalisasi program, serta pelayanan aparatur pemerintahan desa yang masih dianggap belum memuaskan.Â
Reaksi dari masyarakat ini, bisa dipandang sesuatu yang lumrah, karena masyarakat membutuhkan penjelasan serta kejelasan terkait masalah yang disebutkan di atas. Pemerintahan desa tidak boleh risih, apa lagi marah-marah kepada rakyat-nya, sebab mereka adalah pelayan publik.
Dari pada sibuk menyalahkan, mungkin juga memusuhi masyarakat-nya sendiri, pemerintahan desa lebih baik menyibukkan diri dengan memperbaiki tata pemerintahan yang demokratis, agar masyarakat bisa terlayani dengan baik. Sebab, sejatinya menjadi pejabat publik, semangat-nya adalah semangat melayani rakyatnya, bukan malah sebaliknya. Kiranya gunakanlah jabatan dan kekuasaan untuk membantu sesama, terlebih jika diniatkan untuk beramal dan mengharapkan cinta kasih dari yang maha kuasa.
