Pelaksanaan Pemilu, Antara Mewujudkan Demokrasi Dan Pelanggaran Hak Kebebasan

Indonesia merupakan negara demokrasi dimana semua kekuasaan kedaulatan berada ditangan rakyat untuk mewujudkan demokrasi di indonesia diselenggarakan pelaksanaan pemilihan umum (pemilu) guna untuk memperoleh kepala daerah dan anggota dewan perwakilan rakyat yang terpilihnya dari suara rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Dalam implementasinya pemilu seringkali menimbulkan fenomena-fenomena yang mengarah kepada pelanggaran dari pihak yang mencalonkan sebagai langkahnya untuk memperbesar presentase kemenangannya. Dalam hal ini penulis akan membahas lebih dalam mengenai pelanggaran yang sering dan sudah umum terdengar ditelinga masyarakat yakni fenomena money politic (politik uang).

Demi memperoleh suara yang lebih banyak paslon yang maju pada pemilu sering kali melakukan politik uang sebagai bentuk usahanya untuk menarik suaranya rakyat agar memilihnya, fenomena seakan sudah menjadi hal yang umum terjadi pada setiap peneyelenggaran pemilu. Banyak dampak buruk dari adanya politik uang ini terhadap demokrasi sekarang ini seperti hal kecil yang bisa kita dilihat fenomena ketimpangan sosial yang terus menerus bertambah jumlahnya, kebijakan pemerintah yang sering kali membelakangi kepentingan masyarakat dan penyelenggaran pelayanan publik yang sebagian besar harus menggunakan uang.

Dalam menganalisis fenomena ini penulis menggunakan teori alamiah dari John Locke yang terdiri dari "hak untuk hidup, hak kebebasan, dan hak milik". Salah satu pelanggaran dari politik uang ada pada hak kebebasan dimana masyarakat diambil hak kebebasan memilihnya dengan memberikan uang atau imbalan agar rakyat seakan merasa menjadi pihak yang diuntungkan oleh paslon tersebut. Jika dilihat dan dianalisis lebih jauh ini hanya akan menguntungkan paslon yang melakukan politik uang dengan jumlah biaya yang ia keluarkan dengan lamanya periode ia menjabat. Politik uang akan mengakibatkan paslon yang terpilih tidak akan memenuhi lagi kebutuhan masyarakat melalui kebijakan dalam kepemimpinannya sebab ia merasa telah memenuhi haknya ketika melakukan money politik Fenomena kemiskinan yang terus bertambah seakan sudah menjadi hal lumrah banyak hak hak masyarakat yang tidak terpenuhi. Bisa dilihat dari pelaksanaannya pemilu tentu saja belum sepenuhnya menegakkan demokrasi di negara ini. oleh karena itu, semua pihak harus ikut andil dalam mengurangi bahkan menghilangkan fenomena politik ini mulai dari pihak yang berwenang dengan memperketat peraturan dan mempertegas sanksi, pihak yang memiliki pengetahuan tentang bahayanya fenomena politik uang ini diharapkan mampu mengedukasi masyarakat dan masyarakat hendaknya sadar akan fenomena politik uang dan menghindarinya guna mewujudkan demokrasi di negara ini.