Yang memprihatinkan adalah kenyataan bahwa ketika minta dipilih para kepala daerah ada yang menyogok rakyat dengan jumlah puluhan milyar. Jumlah ini tentu sangat banyak. Dari gaji dan tunjangan yang diterima kepala daerah baik gubernur maupun walikota/bupati tak mungkin bisa membayar hutang pada masa kampanye atau pada waktu pendaftaran ketika mereka meminta dukungan partai pendukung. Karena itu ketika mereka berkuasa para oknum kepala daerah mesti mengembalikan modal. Bagaimana caranya? Mereka msrampok uang rakyat dalam bentuk APBN, APBD. Maka sangat sulit bagi mereka untuk memasuki surga karena memang pengembalian modal pencalonan mereka memang tak mungkin tercukupi. Prihatin.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H