Mohon tunggu...
Supli Rahim
Supli Rahim Mohon Tunggu... Dosen - Pemerhati humaniora dan lingkungan
Akun Diblokir

Akun ini diblokir karena melanggar Syarat dan Ketentuan Kompasiana.
Untuk informasi lebih lanjut Anda dapat menghubungi kami melalui fitur bantuan.

.

Selanjutnya

Tutup

Money

Kebijakan Program Pembangunan Daerah (Bagian 2)

7 Februari 2020   06:55 Diperbarui: 7 Februari 2020   08:22 108
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.

6. Memperoleh skala prioritas dari segi pentingnya tujuan.

7. Sebagai alat pengukur atau standar pada waktu pengawasan dan evaluasi.

Mekanisme perencanaan pembangunan ekonomi wilayah

Ada empat tipe mekanisme perencanaan pembangunan ekonomi wilayah. Pertama melalui proses politik, di mana perencanaan ekonomi pembangunan merupakan bagian dari visi dan misi kepala daerah  terpilih baik tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten kota. 

Kedua, melalui proses pendekatan teknokrat. Perusahaan swasta dengan meminta ijin kepada pemerintah daerah merencanakan pembangunan ekonomi melalui kegiatan pembangunan antara lain pembangunan pertambangan, perkebunan, perumahan, pasar, kawasan wisata dll. 

Ketiga, perencanaan pembangunan ekonomi dengan pendekatan partisipatif. Pemerintah membuka peluang kepada masyarakat untuk ikut serta dalam pemanfaatan sumberdaya alam melalui pembinaan dan arahan dari pemerintah. 

Keempat, perencanaan pembangunan ekonomi secara top down dan bottom up oleh struktur organisasi pemerintah. 

Infrastruktur Dasar

Perencanaan pembangunan ekonomi daerah mestinya dilakukan secara berkelanjutan atas dasar prinsip keterpaduan, keberlanjutan dan keadilan sosial. Infrastruktur dasar mesti dijadikan prioritas pembangunannya oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah dan dunia usaha.

Jalan dan jembatan, listrik, telekomunikasi, air bersih serta gas mesti menjadi prioritas utama di setiap satuan wilayah mulai dari pedesaan sampai perkotaan. Hanya dengan begitu maka kawasan kawasan perekonomian wilayah, pemukiman, pendidikan, pasar dan pelayanan publik lainnya akan berdaya guna dan berhasil guna.

Selanjutnya perencanaan pembangunan ekonomi daerah mesti  didukung oleh terciptanya rasa aman di daerah itu. Penjambretan, pencurian dan kriminal mesti ditekan menjadi nol jika ingin menjadikan suatu kawasan menjadi kawasan ekonomi. 

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
Mohon tunggu...

Lihat Konten Money Selengkapnya
Lihat Money Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun