Pantaskah Anies Dicopot?

Bismillah, Alhamdulillah, Allahumma shaliala Muhammad.

Ada banyak tulisan yang kurang pas dan pantas dibaca di media sosial dan di internet. Apaan itu? Pertama yang mengalami kejadian banjir bukan di Jakarta saja tetapi di hampir seluruh daerah di tanah air. Lalu kenapa Anies dikaitkan dengan banjir itu? 

Pada sejumlah posting dinyatakan bahwa Anies diminta mundur atau dicopot karena dianggap gagal mengendalikan banjir di Jakarta. 

Titik banjir terbanyak bukan di Jakarta

Kalau mau jujur jumlah titik banjir di Jakarta itu tidak sebanyak di daerah lain seperti di Jawa barat dan Banten. Ternyata titik banjir terbanyak itu ada di Jawa barat dan Banten. Ada juga titik banjir di Sulawesi dan Kalimantan serta di Sumatera. 

Banjir di Jawa barat di Bandung, Bekasi, Depok, Bogor, Tangerang tidak ada hubungannya dengan kepemimpinan pak Anies. Kalaupun ada itu mesti di bawah koordinasi pemerintah pusat karena Bogor, Depok, Bekasi adalah wilayah Jawa barat. 

Akan bijaksana jika pengendalian banjir pada tingkat nasional ada langsung di bawah kendali presiden dan kementerian terkait. Ada kementerian lingkungan hidup dan kehutanan, ada kementerian pekerjaan umum, ada kementerian dalam negeri dan kementerian pertanian dan sebagainya.

Banjir di Bogor, Depok dan Bekasi sangat terkait dengan tidak konsekuen dan konsistennya tata ruang di wilayah hulu sungai, di wilayah perkotaan. Penerapan tata ruang ada di bawah koordinasi dan pengawasan pemerintah pusat cq kementerian dalam negeri, kementerian lingkungan hidup dan kehutanan, dan.

Lalu ketika banjir lintas provinsi ini bukan kewenangan pak Anies sebagai gubernur DKI. Jadi menurut hemat saya adalah prematur dan melanggar hukum jika ada pihak pihak yang ingin pak Anies mundur. Mari kita lebih dewasa dalam bersikap supaya orang luar hormat dengan bangsa kita. 

Saran konkrit

Kalau kita menyarankan pak Anies untuk serius menangani dampak banjir dan mengurangi banjir pada masa yang akan datang itu bagus dan reasonable. Tapi pak Anies mesti berkoordinasi dengan gubernur Jabar dan gubernur Banten plus di bawah koordinasi presiden dan menteri menteri terkait. Itu baru benar. Anies sebagai gubernur DKI tidak melanggar satu peraturan pun dengan kejadian banjir pada tanggal 1 Januari 2020.