Salahkah Jika Prabowo Jadi Menhan?

Prabowo jadi "star of the stars" dari kabinet jilid 2 presiden Jokowi. Beberapa hari yang lalu Jokowi memanggil sejumlah calon menteri ke istana Merdeka. Ada satu calon menteri yang menarik perhatian publik. Siapakah dia? Dia adalah Prabowo Subianto, mantan Pangkostrad, mantan wapres Megawati dan dua kali mantan capres 

Pertanyaan sentral tulisan ini adalah salahkah jika Prabowo jadi Menhan Jokowi? Jawabnya ada dua. Tidak tepat dan  tepat.

Mari kita kupas jawaban pertama terlebih dahulu yakni Prabowo tidak tepat sebagai Menteri Pertahanan dalam kabinet Jokowi. Mengapa? Karena selama kampanye Prabowo selalu menyuarakan bahwa dia oposisi terhadap kebijakan pemerintah.

Pemerintah di mata Prabowo banyak membuat kesalahan. Pemerintah salah dalam kebijakan pembangunan antara lain dalam pembangunan infrastruktur. Sejarah gamblang Prabowo dan anggota juru kampanyenya mengkritisi kelemahan dalam pembangunan infrastruktur. 

Dikatakan bahwa perencanaan pembangunan infrastruktur banyak yang asal-asalan dan rakyat banyak yang belum tuntas ganti ruginya.

Dalam bidang pangan, kubu Prabowo mengkritisi adanya impor pangan yang liar. Sebagai konsekuensinya adalah harga pangan yang dihasilkan petani anjlok. Di antara pangan yang terganggu harganya adalah garam, jagung dan beras.

Selama kampanye juga kubu Prabowo banyak mengkritisi tentang lemahnya sistem pertahanan keamanan. Dalam debat capres bidang pertahanan Prabowo memberikan kriitik tajam tentang lemahnya peralatan persenjataan TNI. Menurut Prabowo, presiden memperoleh informasi yang salah ketika menganggap bahwa kondisi dinamis keamanan dan pertahanan kita baik-baik saja. 

Tidak tepat karena Prabowo semestinya jadi presiden bukan jadi menteri pertahanan. Karena kompleksitas permasalahan yang mesti diatasi banyak sekali. Sayang Prabowo kalah dalam pilpres.

Berikut kupasan tentang ketepatan Prabowo sebagai Menteri Pertahanan. Ada sejumlah alasan mengapa Prabowo tepat sebagai Menteri Pertahanan RI dalam kabinet Jokowi.

Pertama, pemilih Prabowo mempunyai potensi untuk mengganggu jalannya roda pemerintahan Jokowi lima tahun ke depan karena mereka tidak semuanya mengakui kemenangan Jokowi. 

Karena dalam realita memang Prabowo memang di 28 provinsi dan Jokowi hanya menang di 8 provinsi. Semoga dengan dilantiknya Prabowo sebagai menhan para pendukungnya akan "calm down".