Terpilihnya Jokowi-Jusuf Kalla menjadi babak baru pembangunan ekonomi maritim Indonesia, jika melihat perjalanan sejarah bangsa, Indonesia pernah mengalami kejayaan di bidang maritim. Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit sebagai bukti kejayaan Nusantara dalam menguasai maritim, kedua kerajaan ini menguasai perdagangan di seluruh Asia Tenggara.
Kejayaan tersebut mulai memudar seiring dengan munculnya kolonialisme dari Eropa (abad 16) yang membatasi gerak pelayaran nusantara. Belanda berhasil merubah mindset penduduk nusantara dengan melihat daratan sebagai potensi utama, layaknya seperti daratan Eropa. Pelabuhan yang menjadi ujung tombak perputaran roda ekonomi saat itu mulai ditinggalkan dan mati.
Menjelang kemerdekaan, para pendiri bangsa memiliki niatan untuk mengembalikan kejayaan Sriwijaya dan Majapahit, terbukti dalam sidang BPUPKI pada tanggal 31 Mei 1945, Muhammad Yamin dengan tegas memperjuangkan perwujudan Tanah-Air kedalam wilayah negara Indonesia.
Perjuangan mengintegrasikan laut kedalam wilayah Indonesia kembali diperjuangkan oleh Perdana Menteri Djuanda tahun 1957 dan didukung olehPresiden Soekarno dengan memperkuat angkatan laut lengkap dengan sistem persenjataannya.Namun, lagi-lagi perjuangan mengembalikan kejayaan di laut gagal setelah pemerintahan berpindah kePresiden Soeharto yang membangun perekonomian yang berorientasi pada darat.
Tahun 2014, momentum untuk mengambalikan kejayaan dimasa lampau datang lagi, dengan dibentuknya Kementrian Koordinator Bidang Kemaritiman yang saat ini dipimpin oleh Jendral TNI (Purn) Luhut Binsar Panjaitan, menunjukkan keseriusan pemerintah saat ini. Ditunjuknya Susi Pudjiastuti sebagai menteri Kelautan dan Perikanan telah memberikan dampak positif bagi perkembangan keluatan Indonesia.
Tercatat 70 persen produksi minyak dan gas nasional berasal dari wilayah pesisir dan lautan, produksi perikanan tangkap Indonesia berada di peringkat 2 dunia pada tahun 2012, dan luas terumbu karang Indonesia sebesar 85.000 km2(Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan).
Selanjutnya, Menteri Kelautan dan Perikanan mengungkapkan bahwa terdapat potensi peningkatan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar 25 triliun rupiah per tahun yang belum dimanfaatkan dari sumber daya ikan dan sumber daya non-ikan.
Untuk merealisasikan seluruh potensi di sektor maritim dibutuhkan langkah strategis, guna menjadikan sektor maritim menjadi lumbung ekonomi nasional. Kombinasi antara sumberdaya manusia, pengelolaan lahan, dan pemanfaatan teknologi bisa menjadi pilihan terbaik untuk meningkatkan daya saing sektor maritim Indonesia.
Sumberdaya manusia yang memiliki kapabilitas di sektor maritim mutlak dibutuhkan, saat ini Indonesia masih kekurangan sumberdaya manusia yang memiliki spesialisasi keahlian dibidang maritim.
Terobosan harus segara dilakukan dengan melakukan kerjasama peningkatan kualitas tenaga kerja di bidang maritim. Port of Antwerp International bisa menjadi salah satu pilihan kerjasama untuk meningkatkan kemampuan dibidang pengelolaan pelabuhan, operasional alat-alat penunjang aktivitas pelabuhan sekaligus membuka jaringan kerjasama internasional. Norwegia bisa menjadi pilihan untuk pengelolaan sumberdaya hasil laut dan belajar di Alaska bagaimana mengelola sumberdaya laut di lepas pantai.
Melakukan penyegaran dan mendesain kembali kurikulum politeknik dan sekolah menengah kejuruan perikanan yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan industri maritim. Membuka konsentrasi ekonomi maritim di perguruan tinggi nasional yang berorientasi pada riset dan pengembangan industri maritim.
