artikel ini saya ambil dari postingan facebook saya.... jadi saya rasa saya tidak perlu ijin untuk menduplikasikannya di kompasiana :D
Perbedaan mendasar antara penjara dan pemasyarakatan...
Pemasyarakatan mengutamakan sisi humanisme petugas dalam menangani narapidana, sedangkan penjara hanya menitikberatkan pada selesainya proses pemidanaan terhadap narapidana.
Dari sisi inilah seharusnya orang tahu kenapa, didalam pemasyarakatan membutuhkan begitu banyak petugas, ... ya karena begitu banyak aspek yang harus di urusi
- administrasi; ini meliputi administrasi narapidana baik untuk upaya pendataan ataupun administrasi hak mereka, dan administrasi petugas sendiri yang tentunya sebagai PNS memiliki hak untuk penjenangan karier dan sebagainya.
- pembinaan; Murni pembinaan terhadap narapidana sebagai unsur pembeda terpenting antara penjara dan pemasyarakatan, disinilah diletakkan harapan narapidana akan menjadi lebih baik saat dikembalikan kepada masyarakat kedepannya.
- pengamanan; upaya pengawasan terhadap proses pembinaan narapidan sehingga proses pembinaan narapidana tidak terganggu, baik dari kondisi internal ataupun kondisi eksternal.
Kecanggihan teknologi hingga saat ini belum mampu menggantikan "personality" seorang petugas. kalau mau jujur sebetulnya teknologi hanya bisa membantu di bidang administrasi dan pengamanan.... tapi tidak berkutik saat di hadapkan pada aspek pembinaan.
Parahnya lagi yang namanya "pembinaan" membutuhkan hati nurani, pengalaman, dan kebijaksanaan dalam pikiran..... hal-hal yang sangat tidak mungkin diajarkan di "SEKOLAH" ataupun "AKADEMI".... karena hal hal tersebut hanya bisa di dapatkan dari 'perjalanan hidup' seorang petugas.
Sebuah lembaga pemasyarakatan bisa saja mengadopsi 100% kecanggihan teknologi pengamanan, seperti pintu otomatis dengan pengamanan biometrik, CCTV pada 100% area lapas, jamming signal, security fences, implantasi chip pada narapidana, bahkan bisa saja satu lapas hanya dikelola oleh 1 orang jika seluruh teknologi pengamanan di terapkan disana.... tapi pertanyaannya kemudian apakah tempat itu masih layak disebut sebagai "Lembaga Pemasyarakatan?"
Ada banyak usulan, ataupun pendapat untuk merubah sistem pemasyarakatan ini, diantaranya;
- Mengubah institusi pemasyarakatan menjadi institusi swasta.
- Mengaktifkan TNI yang memasuki MPP untuk membantu pengamanan dan mengambil seluruh petugas Lapas "hanya" dari Akademi Pemasyarakatan.
Tapi sayangnya usulan ini adalah usulan orang-orang yang tidak pernah berkecimpung di dalam lantai terbawah dari pemasyarakatan itu sendiri, semua usulan berasal dari pandangan mata orang ketiga atau pandangan mata pejabat yang tidak pernah bersentuhan dengan "lumpur" lapas.
Pernahkan mereka berpikir bahwa dengan memindahkan status pemasyarakatan menjadi institusi swasta maka prinsip pemasyarakatan akan hilang? lembaga swasta membutuhkan pemasukkan untuk kelangsungan hidupnya, dan satu-satunya yang bisa dilakukan di lapas untuk pemasukkan hanyalah "eksploitasi" tenaga kerja, karena hanya modal tenaga kerja melimpah saja yang di miliki lapas. Permasalahan berikutnya adalah masalah jenjang kewenangan, sudah bukan rahasia lagi jika yang namanya pemerintah selalu tidak berdaya di hadapan korporasi, dengan ratusan lapas dan rutan, silakan bayangkan sendiri sebesar apa korporasi itu besoknya. Usulan berikutnya, memperbantukan petugas TNI, okelah masih bisa dimengerti karena itu satu-satunya jalan cepat untuk menambah pengamanan dari tenaga profesional, tapi dengan hanya membatasi rekruitmen dari akademi tanpa melakukan "reposisi" dan "reformasi' terhadap akademi itu sendiri, kedepannya justru bisa sangat merugikan institusi lapas sendiri.
Kalau boleh jujur, sistem pemasyarakatan di negara ini sebetulnya sudah "bener". yang menjadi masalah adalah "KULTUR" yang ada di pemasyarakatan yang "belum bener". Kultur inilah yang menyebabkan banyaknya penyelewengan yang ada yang akhirnya memicu terjadinya "bencana pemasyarakatan" saat ini.
1. Kultur senior junior atau abang adek
Kunci bobroknya adalah kultur ini,.... dengan kentalnya kultur ini membuat seorang junior tidak akan berani melakukan apapun terhadap seniornya, bahkan jika senior berbuat salah sekalipun. banyak sekali kasus dimana seorang junior tidak berdaya mengingatkan seniornya, ataupun jika junior ditugasi untuk memeriksa senior maka akan timbul banyak sekali konflik kepentingan di sana.
Senior dan Junior ini timbul karena adanya sistem angkatan dalam pendidikan akademi pemasyarakatan, dimana selama masa pendidikan yang mengadopsi semi militer selalu diterapkan kultur senior junior ini. Disamping itu ada efek samping lanjutan dari kultur ini, yaitu timbulnya dualisme antara akademi dan umum, dualisme ini bagaikan api dalam sekam hampir sama dengan yang terjadi dengan kepolisian tapi lebih parah, karena lulusan AKPOL tidak menyandang titel sedangkan lulusan AKIP menyandang titel, sehingga jauh lebih jelas perbedaannya.
Contoh sudah banyak, silakan saja buka memori anda tentang kasus kalapas Marwan Adli di Lapas Narkotika Nusakambangan
Saran saya hilangkan faktor pemicu timbulnya kultur ini, atau jika anda terlalu sayang dengan akademi ini, geser kedudukannya menjadi sekolah kedinasan seperti Lembaga Administrasi Negara dengan STIAnya.
2. Kultur Jabatan
Jabatan di pemasyarakatan selalu di identikan dengan uang dan kekuasaan yang melimpah. bukan rahasia umum bahwa yang namanya kalapas mampu menerima take home pay hingga puluhan juta perbulan. hal inilah yang membuat petugas berlomba lomba menjadi kalapas, kenapa? karena selain take home paynya besar, juga tidak ada fungsi kontrol ketat terhadap kalapas, tidak ada satupun petugas di UPT yang berani mempertanyakan kebijakan kalapas, dan apesnya lagi posisi Lapas jauh dari pusat.
Saran saya buat yang namanya jabatan kalapas itu adalah jabatan "neraka" duitnya banyak tapi resikonya sebanding.