"Hal ini bisa diwujudkan jika terdapat visi besar, aksi besar, dan perubahan besar. Big vision, big action, and big transformation (Presiden RI Ir Jokowidodo, KTT G-20)"
A. Â Visi Indonesia dalam Upaya mengatasi krisis perubahan iklim
Indonesia adalah jantung dunia. Pernyataan tersebut tidaklah berlebihan. Karena sebagai negara beriklim tropis, maka ketergantungan dunia akan produksi oksigen dari hutan hujan tropis Indonesia sangat vital. Dengan ancaman perubahan Iklim dan pemanasan global, maka Indonesia merupakan salah satu "organ vital" penopang keberlanjutan ekosistem serta harapan keberlanjutan kehidupan manusia di dunia.
Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, maka Indonesia juga menyediakan Sumber Daya Alam (SDA) bersifat hayati dan non hayati yang bersifat terbarukan atau tidak terbarukan. Ketersediaan sumber pangan serta energi adalah tantangan nyata yang harus diatasi sebagai imbas perubahan iklim yang berpotensi mengurangi ketersediaan hasil panen lahan pertanian di daratan. Saat ini Indonesia bersama Brazil dan Republik Demokratik Kongo adalah salah satu negara dengan wilayah hutan tropis terluas di dunia. Berdasar data Kementrian LHK RI menunjukkan di tahun 2020 luas lahan hutan seluruh daratan Indonesia adalah 95,6 juta ha atau 50,9 % dari total daratan, dimana 92,5 % dari total luas berhutan atau 88,4 juta ha berada di dalam kawasan hutan.
Untuk sektor penyediaan pangan, energi dan kegiatan ekonomi, Indonesia memiliki visi misi kunci untuk mengatasi implikasi konsekuensi pengurangan sumber energi emisi pembakaran fosil dan penggunaan lahan pertanian sebagai lahan industri serta ekonomi. Tentu saja semua jawaban dari krisis iklim dunia yang akan dihadapi adalah penyediaan sumber energi terbarukan yang ramah lingkungan serta sumber pangan baru dengan tidak mengurangi luas wilayah daratan hutan untuk aktivitas ekonomi, industri serta pertanian. Visi misi tersebut adalah 'Green and Blue Economy'.
B. Konsep dasar 'Green and Blue Economy'.
Secara terminologi istilah 'Green Economy' atau "Ekonomi Hijau" didefinisikan sebagai jenis ekonomi yang bertujuan untuk mengurangi risiko lingkungan dan kelangkaan ekologi untuk pembangunan berkelanjutan suatu negara atau negara. Hal Ini terkait erat dengan ekonomi ekologis tetapi memiliki fokus untuk lebih bisa diterapkan secara politis
World Economic Forum (WEF) menyebut bahwa potensi ekonomi hijau sangat besar, di mana terdapat peluang bisnis sebesar US$ 10,1 triliun dan 395 juta lapangan pekerjaan baru hingga tahun 2030 (Presiden Jokowi, Konferensi seri II KTT G-20 tahun 2021). Dengan visi ini diharapkan kegiatan aktivitas ekonomi, industri serta penyediaan sumber energi tidak akan merusak ekologi dan menjaga keseimbangan kehidupan di bumi.
Sedangkan 'Blue Economy' menurut Bank Dunia adalah "penggunaan berkelanjutan sumber daya laut untuk pertumbuhan ekonomi, peningkatan mata pencaharian, dan pekerjaan untuk menjaga keseimbangan ekosistem laut". Komisi Uni Eropa mendefinisikan sebagai "seluruh kegiatan ekonomi yang terkait dengan lautan (oceans), laut (seas), garis pantai (coast) dan dasar lautan (seabed).
Berdasarkan rilis resmi Bank Dunia peranan laut sangatlah penting bagi kesejahteraan Indonesia, dengan sektor perikanan senilai 27 miliar dollar AS, menghidupi 7 juta tenaga kerja, dan mememenuhi lebih dari 50 persen kebutuhan protein hewani di Indonesia. Angka yang fantastis dari salah satu aspek 'Blue Economy'. Pilar-pilar penyangga lainnya Ekonomi Biru meliputi Sumber Daya Hayati Laut, Sumber Daya Non Hayati Kelautan, Energi Terbarukan dari Lautan, Aktivitas Pelabuhan, Industri teknologi Kelautan dan Perkapalan, Transportasi Laut dan Pariwisata Bahari.
