Revolusi PSSI Untuk (Si)apa?

Revolusi PSSI tinggal menunggu waktu, itupun jika PSSI melaksanakan apa yang diperintahkan oleh FIFA serta memahami keinginan para pecinta sepakbola tanah air. Sebuah keinginan untuk dapat melihat persepakbolaan Indonesia menuju ke arah yang lebih baik. Dan perubahan itu diharapkan dapat terlaksana jika dilakukan perombakan total di jajaran pengurus pusat PSSI. Jika perubahan itu terjadi, apakah akan serta merta menjamin kemajuan sepakbola Indonesia? Menurut hemat penulis, masih banyak pekerjaan rumah yang harus dilakukan oleh pengurus baru PSSI nantinya. Yang pertama harus dilakukan adalah memperbaiki kualitas kompetisi. Diawali dengan meningkatkan kualitas perangkat pertandingan, terutama wasit dan kedua asisten-nya. Tidak dapat dipungkiri, kisruh yang sering terjadi di dunia sepakbola Indonesia mayoritas dipicu oleh keputusan wasit yang kontroversial. Keputusan yang diambil karena ketidakmampuan wasit atau dipicu oleh tekanan dari pihak-pihak yang menghalalkan segala cara untuk memenangkan pertandingan. Sebuah iklim kompetisi yang tidak sehat bagi para pengadil yang dituntut netralitasnya. Pemain, official dan penonton juga dituntut kedewasaannya untuk menyikapi keputusan wasit. Tidak jarang, sikap berlebihan yang ditunjukkan pemain maupun official tim kepada wasit memicu anarkisme penonton. Semakin sulit saja tugas dari para korps baju hitam di tengah situasi seperti itu. Di lapangan mereka diintimidasi pemain dan official, di luar lapangan penonton sudah siap melakukan apa saja agar tim kesayanggannya tidak kalah. Seorang wasit kaliber dunia pun tidak akan dapat mengambil keputusan yang tepat di bawah tekanan seperti itu. Semua kejadian-kejadian negatif yang terjadi di semua level kompetisi di Indonesia dipicu oleh ketidak percayaan kepada wasit. Banyaknya hasil pertandingan yang disinyalir sudah "dipesan" menimbulkan sikap curiga terhadap perangkat pertandingan. Ini tidak terlepas dari sikap otoritas tertinggi persepakbolaan Indonesia yang seringkali menciderai prinsip fair play. Apalagi seorang ketua umum PSSI mempunyai hak prerogatif untuk menentukan suatu hukuman ataupun menganulir sebuah hukuman yang telah dijatuhkan. Sebuah hak yang membuka lebar-lebar pintu kongkalikong. Perbaikan infrastruktur tidak kalah pentingnya. Kita bisa menghitung dengan jari berapa stadion di Indonesia yang layak pakai. Regulasi pelarangan penggunaan dana APBD harus dipercepat agar dananya dapat dialokasikan untuk perbaikan infrastruktur. Mengingat banyaknya dana APBD yang tersedot hanya untuk membiayai sebuah klub mengarungi satu musim kompetisi. (baca juga : Pengeluaran (Seharusnya) Klub ISL Per Musim). Hal ini memang beresiko akan mengakibatkan banyak klub ISL akan kolaps karena 80% klub ISL masih "menetek" APBD. Sebuah resiko yang mau tidak mau harus diambil demi kemajuan sepakbola Indonesia. Biarlah seleksi alam yang akan menentukan klub mana yang sanggup bertahan. Klub yang tidak mampu "menjual diri" dapat dipastikan akan gulung tikar. Semoga saja kepengurusan PSSI yang baru nanti dapat menjalankan dengan baik apa yang diamanahkan oleh para stakeholder persepakbolaan nasional. Siapapun yang terpilih haruslah mempunyai dedikasi tinggi untuk memajukan sepakbola Indonesia tanpa ditunggangi oleh kepentingan-kepentingan di luar sepakbola. Sikap-sikap negatif warisan pengurus lama haruslah ditinggalkan. Jika perilaku otoritas tertinggi ini dapat berjalan sesuai prinsip fair play, penulis yakin organisasi-organisasi di bawahnya pun akan terimbas virus positif tersebut. Jika semuanya berjalan sesuai jalurnya, kitapun dengan tenang membiarkan anak-anak kita memilih sepakbola sebagai jalan hidupnya. Dan bolehlah kita bermimpi, tidak lama lagi melihat Timnas Indonesia berlaga di Piala Dunia.