Maracuk di Pilkada Serentak 2024, Saat Menang Masih Kurang

Pilkada serentak 2024 telah usai. Namun seluruh hasil akumulasi suara yang sebenarnya masih sebatas quick count atau hitung cepat cenderung sudah dianggap sebagai hasil akhir. Maka tak ayal euforia kemenangan dan reaksi atas kekalahan diapresiasi bahkan secara membabi buta di media sosial.

Padahal keputusan resmi hasil rekapitulasi suara untuk menentukan pemenang sesungguhnya masih harus menunggu hasil hitung riil atau real count. Tetapi meskipun begitu, euforia tetaplah euforia. Kemenangan tentulah sudah mengisi benak para calon kepala daerah, tim pemenangan dan para pendukung, yang hasil suara quick count-nya berada di posisi puncak. 

Terlebih bila melihat berdasarkan pengalaman yang sudah-sudah, hasil quick count tidak akan jauh berbeda sebab hanya memiliki margin error antara 0,5-2 persen.

Baca juga: Balada "Kisah David and Goliath" dalam Pilkada Serentak 2024

Kemudian bila menyaksikan hasil hitung cepat di banyak daerah, yang memperlihatkan akumulasi perolehan suara bagi paslon yang angkanya berada di atas 52% suara, seharusnya tidak ada yang perlu dicemaskan. Sementara bagi paslon yang akumulasi perolehan suaranya menyentuh angka 50,50%-52%, semestinya tidak terburu-buru untuk mengklaim kemenenangan. Karena masih mungkin ada margin error. 

Namun, fakta yang tampak setelah keluarnya quick qount Pilkada serentak 2024, hasilnya justru dijadikan patokan oleh masing-masing kubu dan digunakan sebagai senjata untuk menyerang atau mengejek pihak lawan. 

Di luar itu, tanpa menunggu hasil rekapitulasi resmi, kubu peraih angka di atas 50% telah mengklaim kemenangan. Sedangkan kubu yang angkanya menunjukkan kekalahan mulai menggaungkan kecurangan pihak lawan. Suatu realitas nyata yang terjadi di setiap hasil pemilihan umum, baik Pilpres, Pileg dan Pilkada. 

Parahnya, pada demokrasi periode kali ini banyak para elite politik yang memperlihatkan sikap atau perilaku maracuknya. Suatu sikap atau perilaku yang menunjukkan matinya rasa cukup. Tak cukup pada apa pun yang sudah diterimanya, berupaya menabrak aturan yang sebenarnya tidak memenuhi kriteria demi mendapatkan jabatan yang tidak diperuntukkan untuknya, mengkambinghitamkan orang lain guna mengamankan dirinya, dan sikap atau perilaku maracuk itu kini muncul pada hasil quick qount di Pilkada serentak 2024.

Baca juga: Mengapa Jakarta Masih Mendominasi Pilkada Nasional?

Seperti diketahui, berdasarkan penghitungan cepat atau quick count yang dilakukan sejumlah lembaga survei, di banyak daerah, kandidat yang diusung partai politik (parpol) Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus menang telak atas calon yang didukung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). 

Baca juga: Fenomena "Maracuk", Ketika Kehilangan Justru Menyenangkan

Kemenangan sementara kubu KIM Plus di banyak daerah merujuk hasil quick count ternyata belum dirasa cukup, masih dirasa kurang. Sebab saat hasil quick count Pilkada Jakarta menunjukkan kandidat yang diusung KIM Plus kalah, reaksi tidak percaya, tidak terima dan narasi kecurangan mulai digemakan. Apakah kehilangan satu daerah karena kalah akan menghapus kemenangan di banyak daerah?

Salah satu gema tentang kecurangan muncul melalui sayembara yang digelar oleh kubu Ridwan Kamil-Suswono. Sayembara tersebut berupa pemberian hadian berupa uang Rp10 juta bagi warganet yang menemukan kecurangan di Pilkada Jakarta 2024. Hal itu digelar setelah Pramono Anung-Rano Karno untuk sementara unggul dalam quick count.