Balas Budi Politik dalam Narasi Dinasti

Politik Balas Budi

Pada 17 September 1901, Ratu Wilhelmina yang baru naik tahta menegaskan dalam pidato pembukaan Parlemen Belanda, bahwa pemerintah Belanda mempunyai panggilan moral dan hutang budi (een eerschuld) terhadap bangsa pribumi di Hindia Belanda.

Ratu Wilhelmina menuangkan panggilan moral tadi ke dalam kebijakan politik etis, yang terangkum dalam program Trias Politika yang meliputi; irigasi, transmigrasi dan edukasi (pengajaran dan pendidikan).

Baca juga: Fenomena Sajian Tahu Bulat dalam Pusara Politik

Kemudian ketika kebijakan baru politik Belanda dihubungkan dengan pemikiran dan tulisan-tulisan Van Deventer yang diterbitkan beberapa waktu sebelumnya, Van Deventer lalu dikenal sebagai pencetus politik etis.

Secara global politik etis merupakan upaya balas budi yang diciptakan untuk mengganti kerugian masyarakat Hindia Belanda (Indonesia) atas eksploitasi yang dilakukan Belanda. Artinya, politik etis sama dengan politik balas budi.

Selanjutnya disebut bahwa politik balas budi adalah suatu pemikiran yang menyatakan bahwa pemerintah kolonial memegang tanggung jawab moral bagi kesejahteraan pribumi. Suatu pemikiran kritik terhadap politik tanam paksa. 

Baca juga: Definisi, Empati, Solusi, Aksi dan Kolaborasi (DESAK) untuk Entas Kemiskinan

Walaupun demikian, politik tetaplah politik dengan segala intrik yang bisa terjadi di dalamnya. Sebab pada faktanya,  program Trias Politika ketika itu masih cenderung diperuntukkan bagi kemanfaatan kepentingan pemerintah Belanda.

Buktinya, Belanda baru hengkang dari Indonesia sekira 41 tahun kemudian melalui penandatanganan Perjanjian Kalijati antara Belanda dan Jepang  pada 8 Maret 1942. Jauh sesudah pidato Ratu Wilhelmina berkumandang.

Baca juga: Ajakan "Green Campaign" dari Meja Makan Istana

Tapi bagi bangsa Indonesia, Trias Politika menjadi semacam pemicu semangat perjuangan nyata, yang kelak menjadi salah satu bekal senjata untuk perjuangan bangsa Indonesia dalam mengusir penjajah hingga akhirnya memproklamasikan kemerdekaan.

Begitulah sekilas lahirnya istilah politik balas budi. Lantas apa kaitan istilah tersebut terhadap dunia perpolitikan Indonesia? Penjajahan dalam arti sebenarnya kini sudah tidak terjadi lagi di tanah air, tetapi penjajahan dalam bentuk yang lain tak pelak masih eksis dan tetap terjadi.