Hegemoni di Balik Ageisme, Heightism dan "Cumlaudeisme"

Usia, tinggi badan dan prestasi akademik (IPK) dalam konteks tertentu adalah syarat atau ketentuan untuk memberi batasan pada banyak aktifitas yang bersifat kompetisi. Syarat atau ketentuan usia, tinggi badan dan/atau nilai rata-rata ijasah atau IPK  (prestasi akademik) yang diberlakukan untuk  melamar pekerjaan misalnya, adalah cara sebuah perusahaan, yayasan, institusi atau lembaga dalam melakukan eliminasi awal terhadap pelamar-pelamar yang dinilai tidak produktif, tidak menarik dan/atau tidak kompeten.     

Eliminasi melalui syarat atau ketentuan usia, tinggi badan dan/atau nilai rata-rata ijasah atau IPK (prestasi akademik) tentunya didasarkan atas kuota kebutuhan tenaga kerja yang ingin dipenuhi oleh perusahaan, yayasan, institusi atau lembaga ketika membuka lowongan pekerjaan. Dalam konteks ini seharusnya sudah jelas, tidak ada unsur diskriminasi usia atau ageisme, diskriminasi tinggi badan atau heightism dan/atau diskriminasi prestasi akademik atau "cumlaudeisme".

Pun syarat atau ketentuan usia, tinggi badan, prestasi akademik atau lainnya, yang diberlakukan untuk berbagai kontes, lomba, sayembara atau kompetisi. Tujuannya tidak lain dan tidak bukan adalah untuk mengeliminasi peserta yang dinilai tidak mampu atau tidak layak menjadi pemenang kontes, lomba, sayembara atau kompetisi. Sehingga proses eliminasi tersebut akan mengerucutkan jumlah peserta dan kemudian menemukan satu hingga tiga atau lebih peserta yang layak menjadi pemenang atau juaranya. 

Baca juga: Hari Arsitektur Indonesia: Apakah Dunia Arsitektur Indonesia Sehat Sudah Tercapai?

Perbedaan usia, tinggi badan dan/atau prestasi akademik dapat disebut sebagai praktik ageisme, heightism dan/atau "cumlaudeisme" apabila konteksnya telah mengandung unsur penghinaan, pengucilan, pengabaian, egosentris, kesewenang-wenangan atau perisakan yang menjadi petunjuk pembedaan perlakuan atas usia, tinggi badan dan/atau prestasi akademik.  

Seiring dengan berita terkait tinggi badan dan usia yang tengah beredar baru-baru ini, sudah sepatutnya masyarakat boleh curiga dan menduga bahwa praktik ageisme, heightism dan "cumlaudeisme" tidak hanya sekadar pembedaan perlakuan terhadap usia, tinggi badan dan prestasi akademik sehingga dikatakan sebagai diskriminasi, melainkan juga ada campur tangan pimpinan, dominasi, kekuasaan dan sebagainya yang bisa memengaruhi keputusan atau mengubah syarat dan ketentuan yang sudah diberlakukan pada aktifitas yang bersifat kompetisi.  

Masyarakat boleh curiga dan menduga ada hegemoni dibalik terpilihnya pemenang kontes miss-miss-an yang kabarnya dari syarat atau ketentuan tinggi badan seharusnya tidak memenuhi kriteria. Lalu dugaan adanya hegemoni politik terhadap batas usia minimal untuk menjadi cawapres, dan patut diwaspadai juga akan adanya hegemoni terhadap syarat dan ketentuan prestasi akademik yang mungkin saja dapat mengusik para bakal calon di pemilu 2024. 

Kecurigaan dan dugaan masyarakat akan adanya hegemoni yang dapat mengubah keputusan atau syarat atau ketentuan yang sudah diberlakukan, merupakan cara memanfaatkan keberadaan praktik ageisme, heightism dan "cumlaudeisme" yang terjadi di masyarakat untuk mendapat keuntungan bagi seseorang atau sekelompok orang, padahal sebenarnya praktik ageisme, heightism dan "cumlaudeisme tersebut tidak dalam konteks diskriminasi.

Baca juga: Muhammad Egha, Arsitek Muda yang Mendunia Lewat Keberanian dan Delution

Tetapi tanpa diminta, ternyata respon masyarakat terhadap berita terkait tinggi badan dan batasan usia menunjukkan bahwa sebagian merasakan kejanggalan atau curiga terhadap pemenang kontes sang miss, dan bagian lainnya kontra terhadap perubahan batas usia syarat minimal cawapres. Semoga tidak ada hegemoni dalam setiap aktifitas kompetisi apapun. 

Baca juga: Rumah Impian: Hadiah Pernikahan yang Menunggu Acc Sang Maha Pengasih dan Penyayang