Pegawai Negeri Sipil (PNS) Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mendapat kenaikan tunjangan kinerja dengan nilai yang cukup besar. Dirjen Pajak misalnya mendapat tunjangan kinerja Rp 117 juta per bulan.Menanggapi kebijakan itu mantan Dirjen Pajak periode 2006-2009 Darmin Nasution menuturkan bahwa langkah tersebut bisa memberikan dampak positif, dan membangun semangat pegawai pajak untuk mengejar target penerimaan pajak yang mencapai Rp 1.294,26 triliun atau naik 44% dari tahun lalu (detik.com 9-4-2015).
Namun demikian, kebijakan baik itu tidak akan mengubah karakter individual pegawai pajak secara keseluruhan. Bila seseorang sudah berkarakter jahat, maka akan tetap jahat. Sebenarnya, perubahan dan perbaikan itu bisa berjalan bersama. Sayangnya, orang jahat tetap orang jahat," ujar Darmin saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Banggar DPR di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Kamis (9/4/2015).
Pak Darmin dikenal sebagai sosok pejabat yang melanglangjabatan. Jabatan yang dipangkunya selain terakhir sebagai Gubernur BI, sebelumnya menjadi Dirjen Pajak, dan Kepala Bapepam-LK. Saya mengenal Pak Darmin ketika menjadi Dirjen Lembaga Keuangan dan sebelum itu bertugas di kementerian lain. Sebagai seorang pemikir kuat maka beliau juga adalah perokok kuat. Sebelum tiba di kantor, sekretarisnya selalu menyiapkan rokok kesukaannya beberapa bungkus. Untuk mengimbangi kebiasaan merokoknya itu beliau sering berenang. Ketika berkesempatan berkumpul di rumahnya di dekat komplek DPR Pasar Minggu, karaoke juga nampaknya menjadi kegemarannya. Selain itu ketika tinggal di rumah dinas di dekat BPLK Jl. Purnawarman juga tidak lupa mengadakan pengajian bersama dengan stafnya.
Sewaktu menjadi Dirjen Pajak sempat diguncang oleh beberapa kasus pajak seperti kasus Gayus dan Bahasyim serta beberapa kasus PNS Pajak alumni STAN yang lain. Pak Darmin menggantikan Pak Hadi Purnomo yang diberhentikan oleh Menkeu Sri Mulyani ketika pak Hadi sedang berbahagia merayakan ulang tahunnya. Oleh karena itu ketika Bu Sri dipanggil DPR memberikan klarifikasi tentang kasus Century yang juga bertepatan dengan ulang tahunnya ada yang berpendapat sebagai balas dendam.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menargetkan penerimaan pajak sebesar Rp 1.294 triliun atau tumbuh sekitar 44% dibandingkan 2014. Darmin Nasution menyebutkan target tersebut sepertinya akan sulit terpenuhi. Pada tahun 2008, ketika Darmin menjadi Dirjen Pajak, kenaikan penerimaan pajak memang bisa digenjot sampai 33%. Namun kondisi saat itu jauh berbeda dengan sekarang."Saat itu ada sunset policy (penghapusan sanksi administrasi atas tunggakan pajak). Kemudian PPh (Pajak Penghasilan) migas melonjak karena harga minyak naik. Oleh karena itu, Darmin memperkirakan pertumbuhan penerimaan pajak tahun ini tidak akan mencapai 20%. Pertumbuhan setoran pajak, pertama adalah karena pertumbuhan generik, yang mengikuti pertumbuhan ekonomi. Dengan pertumbuhan ekonomi tahun ini yang diperkirakan 5,8% dan inflasi 4%,diproyeksikan pertumbuhan penerimaan pajak sekitar 10%. Kedua adalah kerja keras alias extra efffort pemerintah. yang tidak akan terlalu besar dampaknya, karena ekonomi lagi merosot. Katakan lah bisa, maka kenaikan tidak akan lebih dari 5%, Jadi kalau dengan optimisme, tidak akan sampai 20% pertumbuhan pajak di 2015.
Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro memastikan kenaikan tunjangan kinerja atau remunerasi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan tidak diberikan secara cuma-cuma. Ditjen Pajak harus mampu merealisasikan target penerimaan yang sebesar Rp 1.294 triliun tahun ini. Kalau tahun ini nggak tercapai, berarti tunjangan tahun depan dipotong. Langsung begitu saja," tegas Bambang di Kantor Presiden. Menurutnya hal tersebut merupakan konsekuensi yang harus ditanggung oleh PNS Ditjen Pajak. Sehingga tugas yang sudah dilimpahkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dijalankan dengan hasil maksimal.Tunjangan itu ada konsekuensi, ada penaltinya. Jadi kalau mereka tidak mencapai, tahun depan akan dipotong," paparnya
Disamping kenaikan tunjangan menurut Darmin harus ditempuh cara lain untuk melakukan perbaikan. Personel yang menentukan di tubuh Ditjen Pajak adalah pemeriksa. Mereka pula yang rentan melakukan penyimpangan. Pemeriksa tidak semua jahat, ada yang baik. Tapi kebanyakan itu yang ke mana angin bertiup," ujar Darmin Seorang pemeriksa, lanjut Darmin, memang punya posisi yang sangat strategis. Pemeriksa bisa langsung berhadapan dengan Wajib Pajak (WP), dan di situ lah 'permainan' terjadi. Kita nggak tahu apa yang dikerjakan. Bisa saja dia panggil WP terus nge-bluff (menggertak), bahwa WP harus bayar segini. WP panik, maka berlanjut ke 'tolong-menolong'," ungkapnya.
Selain pemeriksa, tambah Darmin, peran para personel Ditjen Pajak di bagian keberatan pun tak kalah penting. Mereka juga rentan ikut serta dalam kongkalikong. Saya ingat dalam 4 tahun saya bekerja, berkali-kali ganti Direktur Pemeriksaan. Masalahnya sama. Hal ini juga berlaku di bagian keberatan," tegas Darmin (ingat, Gayus Tambunan juga bertugas di keberatan saat kasusnya mencuat) . Cara membinasakan permainan oknum pegawai pajak, menurut Darmin, adalah melalui sistem. Harus tercipta suatu sistem di mana setiap tahapan pemeriksaan dan keberatan bisa terlihat secara transparan. Ini membuat potensi kesepakatan 'pintu belakang' bisa diredam. Harus dibagi sistem tahapan pemeriksaan. Per bulan atau periode tertentu pemeriksa harus memasukkan data ke sistem. Jadi dipantau terus di dalam sistem. Bila masalah di bagian pemeriksaan dan keberatan bisa diatasi, Darmin yakin Ditjen Pajak bisa berkinerja lebih baik. "Kalau 2 area ini selesai, maka di atas 50% persoalan Ditjen Pajak selesai," tuturnya.
Di pengadilan pajak Ditjen Pajak sering kalah dari WP. Darmin mengakui bahwa hal itu memang terjadi. "Kasus pemeriksaan banyak yang kalah, saya kira iya terjadi. Penyebabnya adalah 'permainan' dari pemeriksa pajak dengan WP. Semua dimulai ketika WP dinyatakan kurang bayar. WP pun protes, kemudian komunikasi dengan pegawai pajak berlanjut sampai akhirnya terjadi 'kesepakatan'. Saat adanya keberatan, itu ada ruang bagi pemeriksa untuk bikin deal dengan WP. Supaya keberatannya diterima oleh pengadilan pajak," ungkap Darmin. Pemeriksa, tambah Darmin, biasanya akan melakukan perubahan dokumen dari yang awalnya dilaporkan. Sehingga saat pengadilan, WP bisa mengalahkan Ditjen Pajak.Malah waktu diperiksa, itu sengaja ada kurang bayar. Nanti saat keberatan diajari jangan berikan dokumennya. Dia mainkan di sana kemudian menang. Ada uang itu yang mereka bagi," jelas Darmin. Darmin mengatakan bahwa skema itu sudah berulang kali coba dihentikan. Mulai dari pergantian pejabat hingga mengubah sistem yang ada.
Realisasi penerimaan pajak selama Januari-Maret 2015 tercatat sekitar Rp 170 triliun. Lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun lalu yaitu Rp 188,5 triliun. Dibandingkan dengan target setoran pajak 2015 yang Rp 1.294 triliun, pencapaian selama kuartal I hanya sekitar 13%. , Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengakui bahwa hal ini belum sesuai harapan pemerintah. Kita lihat memang 3 bulan terakhir ini tidak sesuai harapan, karena di bawah tahun lalu," katanya usai pertemuan dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (8/4/2015). Bambang menuturkan alasan masih rendahnya realisasi adalah soal kepatuhan dari Wajib Pajak (WP). Menurutnya, banyak WP yang tidak menyampaikan kewajiban sesuai dengan seharusnya. Meski sampai kuartal I baru sekitar 13%, Bambang tetap yakin target setoran pajak tahun ini akan tercapai. Dia optimistis Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan akan bekerja keras untuk meningkatkan penerimaan, khususnya di sisi kepatuhan WP. "Saya kok yakin data informasi yang dimiliki oleh Ditjen Pajak sudah sangat baik, sangat akurat. Maka upaya pembinaan itu bisa dilakukan untuk menutupi target," tegasnya.
Kalau Pak Darmin berpendapat bahwa separuh masalah itu berpangkal di pemeriksaan dan keberatan, lalu separuh lagi dimana? Apakah mungkin di AR (Account Representative), di pelayanan, atau di tempat lain seperti Waskon? AR sendiri yang menjadi petugas pajak yang harus membina kepatuhan wajib pajak mempunyai tugas atas nama KPP berkomunikasi dengan WP. Sewaktu Bu Sri menjadi Menkeu diberitakan ada 2 Kepala KPP di Sumatera yang digrounded karena tidak mencapai target. Dengan mundurnya Bu Sri dari Menkeu maka nampaknya banyak program kerjanya yang tidak berlanjut, termasuk pembuatan daftar kekayaan pejabat dan bagi yang tidak mampu membuktikan keabsahan perolehannya harus disetor ke negara.
Terlepas apakah sikap optimis Menkeu akan terbukti, Ketua Badan Anggaran DPR Ahmadi Noor Supit justru semakin pesimistis terhadap target penerimaan pajak tahun ini pasalnya, sampai akhir Maret realisasi setoran pajak baru Rp 170 triliun alias 13%. Saya khawatir, karena fakta dari semua yang direncanakan itu tidak terpenuhi. Kenapa masih rendah? WP (Wajib Pajak) saja nggak percaya sama Ditjen Pajak, bayarnya apalagi, demikian ungkapnya di Jakarta, Kamis (9/4/2015). Sayangnya, orang jahat tetap orang jahat," ujar Darmin. Jadi walaupun diberikan tunjangan besar, sayangnya, orang jahat tetap orang jahat," bila sependapat dengan pak Darmin
