Adanya pergeseran ekonomi mengharuskan pemerintah untuk menerapkan kebijakan-kebijakan yang berguna untuk memulihkan perekonomian nasional secara cepat dan menjaga ketahanan fiskal akibat meningkatnya belanja negara dalam menangani pandemi. Kebijakan-kebijakan pemerintah yang diambil dapat mempengaruhi perkembangan ekonomi Indonesia, khususnya kebijakan fiskal dan kebijakan moneter yang terdiri dari pajak, belanja pemerintah, inflasi, suku bunga, jumlah uang beredar, dan juga kebijakan nilai tukar.
Dalam mencapai sasaran baik jangka pendek maupun jangka panjang, pemerintah menggunakan kebijakan fiskal dan kebijakan moneter sebagai alat untuk mempengaruhi kegiatan ekonomi. Kebijakan fiskal berada di bawah kendali pemerintah pusat Indonesia, sedangkan kebijakan moneter di pasaran berada di bawah kewenangan Bank Indonesia.
Beberapa komponen mempengaruhi pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan fiskal, yaitu penerimaan pajak dan belanja pemerintah. Peningkatan penerimaan pajak akan memperkuat kapasitas fiskal negara. Namun, peningkatan tarif pajak pada kondisi tertentu justru akan menurunkan pertumbuhan ekonomi karena produktivitas masyarakat akan terhambat oleh beban pajak itu sendiri. Oleh karena itu penting bagi negara untuk memperoleh pendapatan dari sumber selain pajak. Hasil Penerimaan pajak, penerimaan negara bukan pajak, dan penerimaan pinjaman atau bantuan luar negeri merupakan sumber penerimaan pemerintah.
Realisasi penerimaan negara tahun 1990-2020 dari tiga sektor, yaitu penerimaan pajak, penerimaan negara bukan pajak, dan hibah. Kebijakan fiskal tidak hanya menyangkut penerimaan pajak tetapi juga pengeluaran pemerintah. Belanja Pemerintah merupakan tindakan Pemerintah untuk mengatur perekonomian dan menjaga stabilitas perekonomian dengan cara menetapkan besarnya penerimaan dan pengeluaran Pemerintah setiap tahun yang ditetapkan pula dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Tantangan perekonomian berdasarkan kestabilan perekonomian di Asia Pasifik Mengalami penurunan yang sangat drastis dan diyakini jangka waktu cukup lama setelah kondisi pandemic yang sangat mengancam telah tersebar di berbagai belahan dunia. Tidak hanya negara Indonesia saja yang terancam namun terdapat negara Australia, Hongkong, Singapura, Jepang, Korea Selatan dan Thailand terancam kelemahan dan penurunan perekonomian akibat dari pandemi covid-19.
Berbagai macam Dampak yang diterima pada sektor ekonomi yang disebabkan oleh terjadinya pandemi covid-19 di Indonesia. Pertama, banyak perusahaan yang mengalami kerugian besar hingga memutuskan untuk melakukan PHK besar-besaran terhadap pekerjaannya. Hal tersebut dapat dilihat melalui data hasil penelitian bahwa terdapat 1,5 juta pekerja yang bekerja pada perusahaan-perusahaan.
Dilansir melalui penelitian yang telah dilakukan terdapat 90% para pekerja yang perlu di rumah kan, dan 10% secara jelas di PHK. Kedua, dampak yang dialami terhadap penurunan PMI Manufacturing Indonesia pada Maret 2020 mendapatkan hasil persentase yang sangat tinggi yaitu 45,3% dimana hal tersebut keseluruhan Mengalami penurunan. Jika berbicara terkait dampak yang dialami oleh aspek perekonomian maka hal tersebut tentu saja berkaitan dengan inflasi yang ada. Negara Indonesia mengalami inflasi sebanyak 2,96% dimana hal tersebut didapatkan melalui turunnya harga emas dan komoditas pangan pada bulan Maret tahun 2020.
Dampak yang diberikan terhadap bidang perekonomian dengan hadirnya pandemi covid-19 ini menghasilkan pemberhentian usaha 24 juta orang di Asia Timur dan Pasifik. Diteliti oleh Bank Dunia bahwa terdapat kurang lebih 35 juta masyarakat akan mengalami kemiskinan yang terus-menerus, bahkan jumlahnya akan semakin bertambah jika tidak tangani dengan baik.
Pertambahan kemiskinan setelah diteliti oleh Bank Dunia bahwa hal tersebut akan menjadi semakin ekstrem karena peningkatan hingga 922 juta masyarakat akan hidup dalam kemiskinan dengan skala dunia. Maka dari itu perlu adanya regulasi yang diciptakan untuk menangani penyebaran pandemi covid-19 sehingga hal tersebut akan berpengaruh terhadap perekonomian negara Indonesia. Dengan diciptakannya suatu regulasi maupun strategi pemerintah diharapkan akan membangun kembali perekonomian di Negara Indonesia karena hal tersebut akan tertekan sebagaimana prediksi yang dinyatakan oleh Menteri Keuangan Indonesia bahwa pertumbuhan ekonomi di negara Indonesia akan tertekan hingga level 2,5%- 0%.
Berdasarkan perspektif penulis, sistem perekonomian di Negara Indonesia tentu saja terganggu akan hadirnya pandemi covid-19 yang memberikan dampak besar terhadap fundamental ekonomi riil, bahkan hingga mekanisme pasar. Jika dinyatakan bahwa mekanisme pasar telah terganggu, maka hal tersebut merupakan pengaruh yang sangat serius yang dapat menyebabkan lenyapnya surplus ekonomi. Dalam sistem perekonomian surplus ekonomi memegang penting perannya dalam peminatan hingga penawaran ekonomi sehingga, jika surplus ekonomi telah lenyap maka hal tersebut sangat berpengaruh terhadap permintaan dan penawaran perekonomian di Indonesia.
Berdasarkan fluktuasi perekonomian Indonesia di era pandemi menghasilkan kegigihan dari Bank Indonesia yang terus-menerus menciptakan strategi guna sebagai upaya dalam mempertahankan perekonomian Indonesia yang tidak stabil. Indeks harga saham yang ada pada perusahaan BUMN dinyatakan mengalami kerugian besar pada saat ini. Melihat banyaknya kerugian yang dialami oleh negara Indonesia di era pandemi covid-19, membuat para pakar ekonomi memperkirakan bahwa pertumbuhan ekonomi akan sampai hingga 2,5 persen jika pandemi covid-19 masih bertahan di negara Indonesia. Sehingga, pemulihan pertumbuhan ekonomi membutuhkan jangka waktu yang cukup panjang.
