Kalau dalam satu unit pelayanan saja membutuhkan 60 ekor sapi, artinya dalam satu kecamatan ada beberapa unit pelayanan. Jadi, sapi ini bisa berada dalam area beberapa unit pelayanan untuk satu kecamatan, atau beberapa kecamatan untuk melayani kebutuhan satu kabupaten unit pelayanan lokal. Efeknya, sirkular ekonomi lokal yang akan tumbuh dari adanya program MBG ini akan pesat luar biasa.
Misalnya, ketika pemerintah membutuhkan 350 kilogram sayur, harusnya ada koperasi yang bisa mengatur petani dan masyarakat melakukan penanaman secara berkala sehingga pasokannya bisa terus masuk ke unit-unit pelayanan program.Â
Dengan adanya program MBG bisa memacu masyarakat untuk menanam sayur-sayuran sehingga boleh jadi, ke depannya tidak ada pekarangan yang nganggur karena sudah ditanami sayur sebagai tanaman produktif.
Indonesia sekarang ini memiliki kelebihan produksi telur sebanyak 200 ribu ton per tahun. Kelebihan daging ayam 600 ribu ton per tahun. Di sisi lain, masih banyak anak-anak yang kekurangan gizi. Kesenjangan antara persediaan dan konsumsi tersebut terjadi karena daya beli masyarakat yang rendah.Â
Badan Gizi Nasional yang hadir melalui program Makan Bergizi Gratis akan mengisi kesenjangan tersebut, dengan membeli pasokan pangan yang berlebihan tersebut, lalu dibagi kepada yang membutuhkan sehingga semuanya bisa terserap dengan baik dan tepat sasaran.
Dari hasil percobaan selama ini, ternyata 60 persen anak-anak yang ada di daerah percontohan tidak pernah minum susu. Mereka tidak minum susu bukan karena lactose intolerance (intoleransi laktosa) karena kondisi tubuh mereka tidak dapat mencerna laktosa atau gula yang terdapat dalam susu, yang dipicu oleh kekurangan enzim laktase, tetapi lebih karena tidak mampu membeli susu. Padahal, susu sangat penting untuk pertumbuhan anak.
Program MBG merupakan program prioritas nasional yang berada langsung di bawah Presiden sehingga posisi Badan Gizi Nasional berdiri sendiri sebagai lembaga otonom yang langsung berada di bawah pengawasan Presiden. Tugas dan pekerjaan Badan Gizi Nasional langsung di bawah instruksi presiden.
Pentingnya KolaborasiÂ
Badan Gizi Nasional harus berkolaborasi dengan kementerian dan lembaga terkait, terutama Kementerian Pertanian, Kementerian Koperasi dan UKM, serta Kementerian Desa PDTT.Â
Kolaborasi dengan Kementan dilakukan dari sektor hulu, yaitu produksi tanaman pangan lokal bergizi hingga pengolahannya. Sedangkan dengan Kementerian Koperasi dalam rangka konsolidasi kegiatan ekonomi masyarakat menjadi badan hukum koperasi. Kementerian Desa juga bisa mengonsolidasi aktivitas bisnis, menjaga kualitas infrastruktur desa, hingga menjaga rantai pasok pangan lokal di desa untuk menjamin kelancaran mobilitas dan distribusi pangan hingga ke sekolah-sekolah.
Untuk menjaga rantai pasok pangan tetap beroperasi setiap saat, diperlukan juga peran Badan Urusan Logistik (Bulog). Untuk menyasar ibu hamil dan menyusui, Badan Gizi Nasional bisa berkolaborasi dengan Kementerian Kesehatan yang bisa memobilisasi SDM-nya hingga ke rumah tangga sasaran.
