Menimbang Tapera Sebagai Solusi atau Potensi Masalah Baru?

Bayangkan kalian memiliki harapan besar untuk memiliki rumah impian, namun harus menghadapi kenyataan bahwa upaya tersebut terkendala oleh kebijakan yang tidak transparan dan berpotensi membebani keuangan. Inilah dilema yang dihadapi masyarakat Indonesia dengan peluncuran program Tabungan Rakyat (Tapera). 

Meskipun digadang-gadang sebagai solusi untuk membantu rakyat mendapatkan rumah, apakah Tapera benar-benar efektif dalam mencapai tujuan tersebut, atau justru menambah lapisan kompleksitas dan potensi masalah baru? Mari kita telaah lebih dalam bagaimana Tapera berfungsi dan apakah ia mampu memenuhi kebutuhan rumah rakyat dengan adil dan efisien.

Peluncuran  Tapera oleh pemerintah yang direncanakan mulai efektif pada 2027, bertujuan untuk membantu masyarakat yang belum memiliki rumah agar dapat lebih mudah mengakses kepemilikan rumah. 

Skema ini melibatkan pemotongan iuran sebesar 3 persen dari gaji atau sumber pendapatan resmi lainnya. Meskipun memiliki tujuan mulia, kebijakan Tapera ini menuai berbagai polemik terkait efektivitas dan relevansinya.

Ilustrasi pelayanan peserta Tabungan perumahan rakyat/Tapera (Sumber: BBC.com)

Tapera diharapkan dapat menjadi solusi bagi masyarakat yang belum memiliki rumah dengan menyediakan dana yang dikumpulkan dari iuran bulanan untuk membantu mereka membeli rumah. Jika diterapkan secara efektif, program ini dapat menyediakan akses pembiayaan yang lebih terjangkau bagi kelompok masyarakat yang benar-benar membutuhkan. 

Dengan tabungan yang terkumpul, peserta dapat memanfaatkan dana ini untuk mendapatkan rumah pertama mereka melalui mekanisme yang lebih terstruktur dan didukung oleh pemerintah.

Namun, efektivitas Tapera dalam membantu masyarakat memiliki rumah masih dipertanyakan karena beberapa alasan mendasar. Salah satu kekhawatiran utama adalah ambiguitas dalam sasaran program ini. Ketentuan bahwa iuran dipotong dari gaji semua pekerja seolah-olah memukul rata semua pekerja sebagai kelompok masyarakat yang belum memiliki rumah. 

Faktanya, banyak pekerja yang sudah memiliki rumah sendiri, sehingga kebijakan ini dapat dianggap tidak adil bagi mereka yang tidak membutuhkan bantuan untuk kepemilikan rumah. 

Ilustrasi Tapera akan memotong gaji 3 persen (Sumber: Detik.com)