Nama Gibran tetiba mencuat bak air mancur yang menjulang ke langit dalam sekejap. Siapa sosok Gibran yang begitu fenomenal dan bisa menguasai opini publik dalam politik Indonesia sekarang? Siapa lagi, kalau bukan Gibran Rakabuming Raka, Wali Kota Solo, putra sulung Presiden Republik Indonesia ke tujuh Joko Widodo yang sekarang menjadi Calon Wakil Presiden RI mendampingi Prabowo Subianto. Gibran dan Prabowo adalah sejoli kandidat orang nomor 1 dan nomor 2 di republik ini yang diusung oleh Koalisi Indonesia Maju (KIM) untuk berkontestasi bersama dua pasangan calon lainnya dalam Pemilihan Presiden RI 2024.
Kehadiran Gibran dalam kontestasi politik nasional sekarang membawa nestapa dan cerita pilu tentang penegakan demokrasi di negara ini. Gibran telah mendompleng kekuasaan ayahnya sebagai Presiden untuk memudahkan langkahnya menjadi orang nomor 2 di Indonesia selama 5 tahun mendatang. Karena kekuasaan ayahnya yang begitu besar di negara ini, langkah ambisiusnya untuk mendapatkan kekuasaan pun menjadi mudah dan berjalan dengan mulus.
Takdir Gibran untuk menjadi calon presiden pun seolah mudah sekali untuk diatur di luar kuasa Tuhan, ketika sang Paman yang menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi mendukung niat dan ambisi dari putra kakak iparnya tersebut. Drama Judicial Review terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terkait batas usia capres-cawapres pun dijadikan sebagai pintu masuk untuk mengamankan posisi sang ponakan.
Anwar Usman, paman dari Gibran berhasil menyelamatkan perjalanan ambisi keponakannya tersebut merapat sebagai cawapres Prabowo dengan mengabulkan judicial review yang diajukan oleh seorang mahasiswa yang bernama Almas Tsaibbbirru Re A terkait syarat pendaftaran capres-cawapres berusia minimal 40 tahun atau berpengalaman sebagai kepala daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
“Paman Usman” pasti sudah memperhitungkan dengan matang bahwa putusannya mengabulkan gugatan tersebut adalah yang paling kompromistis ketimbang gugatan yang sama yang diajukan oleh sejumlah politisi Partai Solidaritas Indonesia. Judicial review versi PSI yang menghendaki syarat usia capres-cawapres diturunkan menjadi 35 tahun. Sang Paman jelas-jelas menolak gugatan uji materi yang dipastikan bisa menyulut kemarahan kubu lawan secara frontal.
Dengan membiarkan usia capres-cawapres tetap 40 tahun tetapi menerima syarat berpengalaman sebagai kepala daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota untuk lolos menjadi capres-cawapres, Paman Usman telah membentangkan karpet merah untuk sang ponakan melangkah menuju singgasana kekuasaan. Drama ini telah dipertontonkan oleh MK kepada seluruh masyarakat Indonesia pada saat keputusan pengabulan uji materi ini dibacakan pada Senin, 16 Oktober 2023.
Hari itu, sejarah telah mencatat sebuah konspirasi kekuasaan untuk menyelingkuhi konstitusi. Maka, terminologi bernada melecehkan marwah MK pun bertebaran di rana publik, seperti MK di-plesetin menjadi “Mahkamah Keluarga”, dan produk putusannya pun dilabeli sebagai “Anak Haram Konstitusi”. Sudah jadi rahasia umum, Gibran Rakabuming Raka lah yang menjadi bulan-bulanan publik sebagai si Anak Haram Konstitusi tersebut.
Pelabelan bernada sarkastik pun bermunculan menyembur pribadi Gibran dan keluarganya. Setelah dijuluki Anak Haram Konstitusi, label baru langsung ditempeli ketika Gibran selalu absen dalam undangan debat terbuka yang disponsori beberapa kampus di Jakarta. “Gibran takut debat” pun menjadi trending topik di media sosial untuk menyerang sosok ayah Jan Ethes ini. Julukan-julukan bernada mengejek seperti tak pernah berhenti ditempelkan terus kepada Gibran ketika dirinya melakukan kesalahan sekecil apa pun. Seperti “Asam Sulfat”, “Belimbing Sayur”, dan yang terakhir yang tidak kalah trending adalah “Samsul” yang merupakan akronim dari julukan “Asam Sulfat”.
Tentu lawan politiknya lah yang sangat gencar untuk melabeli Gibran dengan istilah-istilah yang mencemooh, melecehkan, dan menghina sosok putra sulung Joko Widodo ini. Kita semua tahu bahwa memberi label yang bertujuan untuk membunuh karakter lawan politik merupakan bagian dari perang psikologis atau Psychological Warfare (psywar) yang bertujuan untuk memengaruhi persepsi, sikap, dan perilaku publik terhadap Gibran Rakabuming Raka. Tujuannya adalah untuk menciptakan citra buruk sosoknya kepada publik.
