Mohon tunggu...
Sulistyawan Dibyo Suwarno
Sulistyawan Dibyo Suwarno Mohon Tunggu... Freelancer - Freelancer

citizen jurnalis yang berkantor di rumah

Selanjutnya

Tutup

Sosbud

Seandainya Aku Anggota DPD RI

10 Desember 2011   08:19 Diperbarui: 25 Juni 2015   22:35 115
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Sosbud. Sumber ilustrasi: KOMPAS.com/Pesona Indonesia

Banyak permasalahan yang selama ini masih luput dari pengamatan Anggota DPD RI. Salah satunya mengenai pendapatan para guru honorer / GTT di daerah ( bukan guru bantu ). Selama ini pendapatan mereka  antara Rp.100 ribu sampai Rp. 200 ribu per bulan nyaris tak pernah diperhatikan. Padahal jumlah ini sama sekali  jauh dari logika, karena besaran  ini sama dengan  jatah sekali makan di restoran. Artinya, belum ada penghargaan sama sekali baik dari lembaga tempat mereka mengajar maupun pemerintah kepada mereka. Padahal sebagian besar dari mereka harus menempuhlokasi mengajaryangsulit, karena berada di pedalaman.

Kondisi ini semakin menyakitkan ketika disisi lain pemerintah begitu royal menghamburkan anggaran di depan mata rakyat. Bukan hanya itu, secara kasat mata banyak anggota DPR RI dan Presiden yang pamer kekayaan di media publik.

Karena itu, jika saya menjadi anggota DPD RI tentu saja aspirasi ini akan menjadi perjuangan saya yang utama. Sebab, pendidikan merupakan  tiang utama dalam bernegara.  DPD RI sebagai lembaga aspirasi rakyat murni yang tidak berafiliasi pada partai politik tertentu harus mampu menjadi penyeimbang kekuatan politik di DPR RI dengan cara  mendesak pemerintah untuk memperhatikan nasib GTT tersebut. Tentunya, aspirasi DPD lebih murni karena tanpa ada tawar menawar apapun dengan pemerintah dalam mengusulkan suatu aspirasi.

Selama ini banyak aspirasi  dari rakyat yang macet karena terganjal kepentingan partai politik. Akibatnya, rakyat hanya menjadi alat bagi kepentingan politik tertentu. Gemuruhnya unjuk rasa para guru honorer akhirnya hanya menjadi angin lalu, karena wakil rakyat mereka  hanya mengadopsi kepentingan partai politik daripada suara rakyat. Ohh..  sungguh kasihan..

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

Mohon tunggu...

Lihat Konten Sosbud Selengkapnya
Lihat Sosbud Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun