Banjir tiap tahun di Jakarta menjadi rutinitas. Setiap kali Bogor hujan deras, otomatis Jakarta terendam. Warga Ibukota seakan mempermaklumkan datangnya banjir. Bagi Pemprov DKI Jakarta, banjir jadi PR yang belum pernah selesai.
Korban banjir tak hanya bagi warga yang terendam. Imbasnya kemacetan lalu lintas sudah jelas. Sejumlah pusat bisnis Jakarta hampir berhenti total karena akses jalan yang tergenang air. Wakil Ketua Umum Kadin DKI Jakarta, Sarman Simanjorang menaksir kerugian bisnis di ibukota mencapai lebih dari Rp. 100 milliar perhari. Tak hanya itu, harga sayuran dan kebutuhan pokok lainnya naik.
Lalu apa langkah solutif jangka panjang untuk mengatasinya?
Pemprov DKI Jakarta  mewacanakan pembangunan Deep Tunnel atau Smart Tunnel seperti apa yang telah dibuat di Malaysia. Deep tunnel sepanjang 17 km dengan diameter 18 meter diproyeksikan bisa menampung air 30 juta meter kubik di bawah tanah, dan diperkirakan bakal memakan dana Rp. 4,37 trilyun.  Namun menurut tim geologi Kementerian Pekerjaan Umum, pembangunan terowongan itu sulit untuk diterapkan karena Jakarta memiliki jenis tanah soft soil, atau tanah lembek. Sedangkan konstruksi harus dilakukan di dalam tanah.
Dr. Suprijanto, Ketua Gerakan Penghijauan Peduli Banjir Jakarta mengatakan kalau deep tunnel tidak akan memberi kontribusi besar guna penanggulangan banjir Jakarta karena daya tampungnya sedikit. Selain itu, biayanya juga tinggi.
Sejalan dengan itu, beberapa bulan yang lalu Pemprov DKI bersama Kementerian BUMN menandatangani MoU soal pembangunan bendungan di hulu kali Ciliwung. Kerjasama ini terjalin dalam bentuk pengurangan debit air yang masuk ke Jakarta. Nilai investasinya mencapai Rp. 1,2 trilyun. Menteri BUMN, Dahlan Iskan menyebutkan jika dana investasi akan difasilitasi oleh pinjaman komersial dan dana korporasi. Dari kerjasama ini, komposisi saham BUMN lebih tinggi 2 persen dengan kepemilikan saham 51 persen dari kepemilikan saham BUMD yang hanya 49 persen. Dengan dibangunnya bendungan ini nantinya diproyeksikan mampu mengurangi banjir Jakarta sebesar 20-30 persen.
Proyek bendungan ini biaya serta dampaknya jauh lebih efisien daripada pembangunan Deep tunnel. Namun, langkah strategis penanganan banjir Pemprov DKI Jakarta ternyata masih terkendala APBD 2014 yang belum disahkan. Realisasi pembangunan waduk itu mesti cepat disikapi, melihat potensi banjir yang tiap tahunnya terjadi. []
[caption id="" align="aligncenter" width="471" caption="Banjir dan Macet di Jakarta"][/caption]