Mamuju - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat, Parlindungan berharap Asistensi Perencanaan Pembentukan Peraturan Daerah dapat memberikan manfaat dalam peningkatan kualitas produk hukum pemerintah daerah di Sulawesi Barat.
Hal tersebut disampaikan oleh Kakanwil Parlindungan pada kegiatan Asistensi Perencanaan Pembentukan Peraturan Daerah di Aula Pengayoman, Kamis (23/2/2023).
Penyelenggaraan kegiatan itu dihadiri narasumber dari Badan Pembinaan Hukum Nasional, Aisyah Lailiah, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Rahendro Jati, Pejabat Struktural Kantor Wilayah beserta Tim Perancang Peraturan Perundang-Undangan.
Dalam kesempatannya, Parlindungan meyakini Asistensi Perencanaan Pembentukan Peraturan Daerah akan  meningkatkan kompetensi para JFT perancang peraturan perundang undangan sehingga berdampak terhadap peningkatan kualitas produk hukum daerah di Sulawesi Barat.
Parlindungan menambahkan Pemerintah Daerah sebagai salah satu unsur penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia  yang diberikan kewenangan untuk menetapkan peraturan daerah dan produk hukum lain dalam rangka melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.
Sehingga, pembentukan peraturan daerah dan produk hukum tersebut harus memenuhi syarat formil dan materil sehingga memenuhi asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik.
"Yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang diubah terakhir dengan Undang-Undang 13 tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan secara khusus lebih lanjut diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah beserta perubahannya"sambung salah satu Kakanwil unit wilayah di bawah kepemimpinan Menkumham, Yasonna itu
Kakanwil juga menilai, Peraturan Daerah yang demikian penting dalam penyelenggaraan otonomi daerah, maka Pembentukan Perda dilakukan melalui 5 tahapan yaitu Perencanaan, Penyusunan, Pembahasan, Penetapan dan Pengundangan yang berpedoman pada ketentuan peraturan Perundang-undangan
Oleh karena itu semua proses tahapan dalam membentuk peraturan daerah harus dilaksanakan karena dengan melaksanakan proses tahapan yang telah diatur berarti dengan sendirinya akan memenuhi asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan.
Pembentukan peraturan daerah dilaksanakan dengan cara dan metode yang pasti, baku, dan standar yang mengikat semua lembaga yang berwenang membentuknya.
