Mamuju - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat menerima kunjungan melaksanakan konsultasi terkait pendaftaran merek, Selasa (24/1/2023).
Konsultasi yang dilakukan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Polewali Mandar itu diterima oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Rahendro Jati didampingi Kepala Subbidang Pelayanan Kekayaan Intelektual Juani.
Rahendro Jati mengatakan konsultasi yang dilakukan oleh Pihak Pemda Polman ini merupakan pertemuan tindak lanjut dari permohonan pendaftaran Merk Air Minum yang diajukan oleh BUMDes Kelapa Dua Kab. Polman sekaligus tindak lanjut inventarisir Desa produktif yang ada di Kab Polewali Mandar yang akan dilakukan survey oleh Dinas PMD terkait program One Village One Brand.
Rahendro menilai, Kemenkumham Sulawesi Barat akat terus memberikan dukungan dan melakukan pendampingan bagi BUMDes untuk melakukan permohonan merk bagi usahanya sebagai wujud komitmen Kanwil terhadap kemajuan perekonomian desa.
Selanjutnya disampaikan kepada BUMDes untuk menyiapkan logo dan nama merek untuk selanjutnya dapat dilaporkan kepada operator agar dilakukan pengecekan data di system PDKI guna menghindari penolakan.
Lebih lanjut, Ia juga mengatakan untuk memaksimalkan potensi yanh dimiliki desa guna meningkatkan perekonomian melalui pemanfaatan KI terutama bagi Desa yang telah memiliki produk berbasis KI.
"Intensif melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Dinas Pemdes sekaligus mempersiapkan pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan promosi KI di Kab Polewali Mandar untuk menjaring permohonan KI," pungkas salah satu Pimti Unit Wilayah Menkumham, Yasonna itu
Konsultasi yang dilakukan oleh Pihak Pemda itu merupakan salah satu tindaklanjut atas arahan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat, Parlindungan untuk terus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dalam hal pendaftaran kekayaan intelektual.
