(Dokpri)
Mamuju -- Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat, Faisol Ali menyebut  efektifitas dan efisiensi, keandalan pelaporan keuangan, kemananan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan perlu dilakukan suatu upaya yang benar-benar memenuhi hal tersebut dalam pencapaian tujuan organisasi.
Hal itu disampaikannya, pada penyelenggaraan Pendampingan Penilaian Mandiri Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Ruang Rapat Oemar Seno Adji, (22/8)
"Seluruh jajaran harus mampu memahami dan menjalankan pelaksanaan struktur dan proses dalam pembangunan SPIP terintegrasi diantaranya adalah lingkungan pengendalian; penilaian risiko; kegiatan pengendalian; informasi dan komunikasi; dan pemantauan terhadap pelaksanaan pengendalian" ujar salah satu Kakanwil Institusi Menkumham, Yasonna H. Laoly itu
Salah satu upaya yang dilakukan saat ini yaitu pemberian pemahaman Penilaian Mandiri Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi, di jajaran Kanwil Kemenkumham Sulawesi Barat.
"Pelaksanaan penilaian Mandiri SPIP terintegrasi merupakan hal yang baru dilaksanakan, sehingga diharapkan agar Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat dapat memberikan kontribusi nilai baik dengan minimal capaian penilaian mandiri sesuai ketentuan" sambung Faisol Ali
Untuk itu, penilaian mandiri SPIP Terintegrasi dapat memberikan manfaat dan motivasi dalam pencapaian tujuan organisasi dan pembanngunan Reformasi Birokrasi Â
Sementara itu, dalam kesempatan yang sama Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulbar, Harry Bowo  turut menjadi narasumber pada kegiatan itu, serta dihadiri Kepala Divisi Administrasi Slamet Pramoeji , Kepala Divisi Pemasyarakatan Robianto, Pejabat Struktural, pegawai Kanwil dan  pegawai perwakilan dari setiap UPT.
