Mohon tunggu...
MUH KASIM
MUH KASIM Mohon Tunggu... Administrasi - News

News

Selanjutnya

Tutup

Kebijakan

Evaluasi Pelayanan Publik, Kakanwil Kemenkumham Sulbar Dorong Peningkatan Kualitas Pelayanan di Jajarannya

30 Mei 2022   13:03 Diperbarui: 30 Mei 2022   13:07 57
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat, Faisol Ali menyebut bahwa untuk mendukung percepatan proses pembangunan zona integritas menuju satuan kerja Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) di jajaranya perlu dilakukan peningkatan pelayanan publik berbasis pelayanan data indeks persepsi korupsi dan indeks kepuasan masyarakat (IPK-IKM).

Hal itu ia ungkapkan pada pelaksanaan persentasi Laporan akhir evaluasi peningkatan pelayanan publik berbasis pelayanan data indeks persepsi korupsi dan indeks kepuasan masyarakat (IPK-IKM) yang melibatkan Badan Pusat Statistik Sulawesi Barat di Aula Baharuddin Lopa, Senin,(30/5/2022)

"Perlunya melaksanakan survei mandiri IPK dan IKM berbasis elektronik di Setiap Unit kerja Kemenkumham baik tingkat pusat maupun wilayah" ucap Faisol didampingi Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Alexander Palti

Karena, Kata Kakanwil, survei ini dilaksanakan untuk memperoleh gambaran kualitas penyelenggaraan pelayanan publik dan mengukur tingkat integritas dalam rangka pemetaan unit kerja untuk diusulkan meraih predikat WBK WBBM

Faisol Ali berharap, melalui evaluasi peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis IPK-IKM, dapat tersusun laporan dan rekomendasi tindak lanjut kepada Kantor Wilayah Kemenkumham Sulbar untuk melakukan pembinaan dan pendampingan yang berkelanjutan terhadap unit kerja yang ada di Sulbar

Seperti diketahui bahwa, sejumlah unit bidang penyelenggaraan pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Kementerian Hukum dan HAM Sulbar dan satuan kerja dilingkungannya, yakni dibidang pelayanan hukum, Pemasyarakatan,dan keimigrasian saat ini belum maksimal hal tersebut dapat diketahui melalui data aplikasi survei 3AS

"Untuk itu, diharapkan seluruh jajaran dapat memberikan kontribusi baik sehingga dapat memebrikan dampak yang positif terhadap pelayanan yang diberikan oleh jajaran Kemenkumham Sulbar" harap Faisol Ali

Pelaksanaan kegiatan itu melibatkan narasumber dari Kantor Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Barat, Misnawati Mansyur, dan sejumlah perwakilan peserta dari UPT yang hadir secara Hybrid (secara langsung dan virtual)

Mohon tunggu...

Lihat Konten Kebijakan Selengkapnya
Lihat Kebijakan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun