Mamuju - Komunikasi dan koordinasi adalah hal yang penting bagi Satuan Kerja (Satker) yang saat ini sedang berupaya meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM). Hal tersebut disampaikan oleh Staf Khusus Menteri Hukum dan HAM RI Bidang Hubungan Luar Negeri, Linggawaty Hakim saat melakukan kunjungan kerja di Sulawesi Barat. Kamis (10/3/2022).
Linggawaty menilai Kantor Wilayah Kemenkumham Sulawesi Barat terlihat sudah bagus dan representatif serta berada di lingkungan atau kompleks perkantoran pemerintahan daerah. Terkait hal-hal yang bisa meningkatkan dalam hal ini Reformasi Birokrasi, Linggawaty menyampaikan bahwa beberapa hal yang bisa membantu jajaran yang ada di Kantor Wilayah dan UPT bagaimana bisa lebih mengembangkan diri dalam rangka mencapai Reformasi Birokrasi.
"Karena ini merupakan suatu proses, proses itu tidak mungkin berhenti di satu tempat. Dan di mana pada suatu proses itu WBK dan WBBM menjadi keniscayaan. Jadi upaya untuk menjadi WBK/WBBM itu perlu dilaksanakan sebagai bagian dari Reformasi Birokrasi," ujar Linggawaty.
Stafsus Linggawaty berharap ke depannya dengan pimpinan yang baru, serta punya banyak pengalaman dalam membawa beberapa Kantor Wilayah kepada WBK/WBBM semoga menjadi pemicu semangat seluruh jajaran.
Dalam kesempatan yang sama itu, Kakanwil Kemenkumham Sulbar Faisol Ali berharap, kunjungan yang dilakukan Staf Khusus Menteri ini juga dapat memacu semangat dan motivasi bagi jajarannya untuk melakukan pembenahan ataupun perbaikan dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi.
Dalam sambutannya, Faisol Ali mengatakan bahwa Reformasi Birokrasi yang telah dilaksanakan di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat saat ini sedang berproses.Â
"Proses ini tidak bisa berhalan dengan instan tetapi secara bertahap. Pada kesempatan ini kita mendapat kesempatan menerima penguatan Reformasi Birokrasi dari Staf Khusus Menteri. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua," ujar Kakanwil.
Seperti diketahui, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat dan jajaran saat ini berproses untuk meraih satuan kerja berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).
Sehingga, diharapkan dengan kunjungan yang dilakukan oleh Staf Khusus Menteri di Sulawesi Barat dapat memberikan kontribusi, dan nilai positif dalam pelaksanaan reformasi birokrasi di seluruh jajaran Kanwil Kemenkumham Sulawesi Barat.
Kegiatan dilanjutkan dengan diskusi oleh para jajaran baik itu secara langsung maupun virtual. Sesi diskusi dipandu oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Alexander Palti. Sejumlah pertanyaan terkait hambatan dan hal apa saja yang menjadi kegagalan suatu Satker meraih WBK disampaikan oleh peserta dan dijawab langsung oleh Staf Khusus Menteri.
