Tahap kedua dari proyek NISCOPS (the National Initiative for Sustainable and Climate-smart Oil Palm Smallholders) atau inisiatif nasional untuk petani kelapa sawit swadaya yang berkelanjutan dan cerdas iklim di Solidaridad mengangkat bentang darat lahan kelapa sawit yang ditanam dan dikelola secara berkelanjutan, sehingga petani sawit swadaya jelas mendapatkan manfaat dari keikutsertaan mereka dalam rantai pasar kelapa sawit. Hal ini dapat dilihat sebagai upaya untuk memungkinkan lingkungan yang bercirikan budidaya dan pengelolaan kelapa sawit yang berkelanjutan, yang menjamin keuntungan terukur bagi petani swadaya melalui partisipasi bermakna di sektor pasar kelapa sawit. Pertanian berkelanjutan merupakan solusi pembangunan yang dapat menghubungkan kemiskinan, kelaparan, lapangan kerja, dan dampak perubahan iklim. Dengan menjadikan bentang darat kelapa sawit berketahanan iklim dan dikelola secara berkelanjutan, ditambah dengan peningkatan produksi dan diversifikasi, penciptaan pembibitan dan pabrik yang dikelola oleh perempuan dan kaum muda, serta melindungi hutan dan memulihkan lahan yang terdegradasi, NISCOPS menyentuh semua permasalahan yang ada, dan membuat perbedaan positif. Sejauh ini, Indonesia merupakan produsen dan konsumen minyak sawit terbesar di dunia,sekaligus sebagai pemain utama dalam perdagangan minyak sawit internasional, yang menyediakan sekitar setengah dari jumlah total minyak sawit yang diimpor oleh Eropa. Berdasarkan data Kementerian Pertanian, kelapa sawit telah dibudidayakan pada lahan seluas 15.08 juta hektar di tahun 2022, di mana lebih dari 40% diantaranya dikelola oleh petani swadaya.
Mengupayakan langkah-langkah mitigasi yang komprehensif
Ekspansi perkebunan kelapa sawit yang pesat telah menimbulkan dampak buruk berupa deforestasi, khususnya di beberapa wilayah yang memiliki keanekaragaman hayati terbesar di dunia. Meskipun terdapat kemajuan dalam inisiatif dan standar keberlanjutan internasional dan domestik, sektor kelapa sawit terus dikaitkan dengan perubahan iklim. Hal ini terutama disebabkan oleh dampak buruknya terhadap ekosistem gambut dan hutan, ditambah lagi dengan emisi yang muncul dari pupuk yang digunakan dan limbah yang dihasilkan. Selain itu, industri ini juga dikaitkan dengan pengalihan penggunaan lahan dan pelanggaran hak asasi manusia, sehingga meningkatkan kekhawatiran atas integritas sosial dan lingkungan hidup dari hasil produksinya. Hal ini menggarisbawahi pentingnya langkah-langkah regulasi yang lebih komprehensif dan formal.
Konvergensi peningkatan penegakan hukum kehutanan dan penerapan kebijakan Nol Deforestasi atau Eksploitasi Gambut (NDPE = no deforestation or peatland exploitation) oleh pembeli besar, pabrik penyulingan, dan investor menimbulkan tantangan yang lebih besar bagi perusahaan  perkebunan yang ingin melakukan ekspansi ke kawasan hutan dan dalam hal memasarkan minyak sawit mereka. Kesulitan ini terus berlanjut, bahkan bagi perusahaan yang tidak melakukan ekspor ke Eropa. Peraturan Uji Tuntas Uni Eropa (EUDR), yang menitikberatkan pada penilaian risiko dan ketertelusuran, siap untuk semakin menguatkan tantangan-tantangan ini. Pengeluaran terkait keberlanjutan memberikan beban yang tidak proporsional kepada petani swadaya karena biaya transaksi yang tinggi, dengan imbalan yang terbatas hanya pada peningkatan akses pasar saja, dan bukan merupakan keuntungan moneter yang nyata melalui penyerapan pasar. Banyak produsen minyak sawit skala kecil tidak memiliki akses terhadap informasi, layanan sosial dan penyuluhan, peraturan lingkungan hidup, persyaratan standar sertifikasi, dan pasar global. Meskipun demikian, mereka terpaksa tetap mengambil keputusan yang berdampak signifikan terhadap penghidupan mereka. Untuk mengatasi risiko-risiko ini diperlukan langkah-langkah mitigasi yang komprehensif dan dukungan bagi segmen paling rentan dalam rantai pasok, yaitu petani swadaya.
Selain itu, meningkatnya ancaman perubahan iklim juga menimbulkan tantangan tambahan terhadap stabilitas pendapatan petani swadaya. Fluktuasi suhu ekstrim, curah hujan yang semakin intensif dan berkepanjangan, serta meningkatnya kejadian cuaca buruk jelas berdampak negatif terhadap hasil dan kualitas minyak, sehingga berimbas pula pada harga minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO). Misalnya, saat terjadi El Nino, terdapat kenaikan rata-rata harga CPO bulanan sebesar 13%-40%. Hal ini menekankan pentingnya upaya mengatasi tantangan terkait perubahan iklim dan menerapkan langkah-langkah untuk menjaga kesejahteraan ekonomi petani swadaya.
Standar keberlanjutan nasional adalah kunci untuk melangkah maju
Standar nasional memiliki potensi memainkan peran penting dalam mendorong transformasi sektoral, karena standar tersebut dapat diwajibkan untuk seluruh negara, seperti yang bisa dilihat pada MSPO (Malaysian Sustainable Palm Oil) dan ISPO (Indonesian SUstainable Palm Oil). Berbeda dengan MSPO dan ISPO, standar keberlanjutan sukarela seringkali hanya mencakup sebagian kecil dari pasar minyak sawit global (dalam beberapa kasus hanya 19%). Selain menjamin kepemilikan lahan, yang merupakan prasyarat penting bagi sertifikasi keberlanjutan sukarela, standar keberlanjutan nasional juga dapat berfungsi sebagai insentif bagi penerapan praktik-praktik keberlanjutan secara luas. MSPO dan ISPO memengaruhi perumusan dan penerimaan standar keberlanjutan di pasar-pasar terkemuka di Asia, seperti yang dicontohkan oleh IPOS (Indian Palm Oil Sustainability Framework) di India, dan ASPCo, program minyak sawit berkelanjutan nasional di Kolombia.
Standar keberlanjutan nasional, dengan menetapkan standar dasar di pasar, bertujuan untuk menggiring semua produsen minyak sawit menuju ke standar minimum praktik berkelanjutan. Jika digabungkan dengan dampak Peraturan Uji Tuntas Uni Eropa atau EUDR, terdapat potensi yang signifikan untuk meningkatkan motivasi penerapan dan kepatuhan terhadap standar nasional, sehingga mengurangi risiko ketidakpatuhan. Komitmen yang diungkapkan oleh para menteri dari Malaysia dan Indonesia untuk memperkuat standar nasional dan sistem penelusuran guna memenuhi persyaratan EUDR merupakan indikasi kemajuan substansial. Keberhasilan NISCOPS Fase I yang dilaksanakan oleh Solidaridad dapat dilihat dari kontribusi yang diberikan kepada pemerintah Malaysia dalam merumuskan definisi deforestasi untuk MSPO.
Pada fase kedua, NISCOPS dirancang dengan cermat untuk meningkatkan hasil panen, memberikan hasil positif bagi petani swadaya di negara-negara pelaksana proyek, sekaligus mendorong ketahanan iklim dan perlindungan terhadap lingkungan. NISCOPS-II bertujuan untuk mencapai hal ini melalui penerapan praktik penggunaan lahan yang optimal, memastikan akses pasar yang adil untuk peningkatan pendapatan, dan memfasilitasi ketertelusuran untuk pasar yang inklusif.Â
Proyek ini secara strategis mengatasi tantangan yang dihadapi oleh petani swadaya pada pasar yang lebih luas dan ranah kebijakan internasional melalui dua pendekatan- pendekatan dari atas bawah ke atas (bottom-up) untuk implementasi dan pembelajaran di lapangan, serta pendekatan dari atas ke bawah (top-down) terhadap kebijakan dan penggerak pasar. Hal ini menciptakan umpan balik yang konstruktif antara praktik produksi dan implementasi kebijakan. Kegiatan yang dilakukan di tingkat lapangan, pasar, dan kebijakan dirancang secara detil agar bisa berkontribusi terhadap peningkatan dampak sosial dan lingkungan yang positif di sektor kelapa sawit. Tujuan akhirnya adalah kelak petani dapat lepas dari intervensi yang dilakukan, ketika pasar dan kebijakan yang menjadi pendorong untuk nol deforestasi dan peningkatan pendapatan sudah tercipta dan dalam keadaan mapan.
