Euforia menyambut Piala Dunia Qatar 2022 begitu meriah di Indonesia, tak sedikit masyarakat ikut mengekspresikan dukungannya terhadap tim sepok bola dengan menyatakan beragam sikap esktim, seperti mengorbankan pekerjaan, menyebur ke laut, Â guling-guling dipantai bahkan mengorbankan barang-barang mahalnya. Tindakan itu, tak hanya dilakukan oleh masyarakat pada umumnya melainkan juga sejumlah pejabat daerah terkhususnya di Maluku Utara.
Mengutip dari laman Google Trends dengan kata kunci Piala Dunia 2022, Maluku Utara menjadi subwilayah penelusuran tertinggi dari seluruh provinsi di Indonesia. Hal tersebut menunjukan bahwa euforia masyarakat Maluku Utara dalam menyambut Piala Dunia 2022 begitu tinggi, jadi tak heran jika Maluku Utara disebut sebagai daerah paling bahagia.
Juara provinsi dengan kategori paling bahagia di Indonesia lagi-lagi dimenangkan oleh provinsi Maluku Utara menurut indeks kebahagian yang dirilis oleh Badan Pusat Statestik (BPS) dengan perolehan skor 76,34, metode dalam melakukan penilaian ini menggunakan metode Kepuasan Hidup (Life Satisfaction), Perasaan (Affect), dan Makna Hidup (Eudaimonia). Tentu ini menjadi suatu kebanggaan secara nasional meski pada faktanya masyarakat Maluku Utara masih jauh dari kata bahagia karena kemiskinan serta kebimbangan atas kebijakan yang dominan pada kelompok borjuis.
Melihat tayangan video pernyataan sikap ekstrim sejumlah pejabat Maluku di media sosial tak berbeda ekstrimnya dengan masyarakat umumnya. Walikota, DPRD, Bupati bahkan para Aparatur Sipil Negara pun begitu santai menyatakan sikap akan melakukan apa saja bila fans atau tim dukungannya kalah dalam laga Piala Dunia 2022, terbukti banyak pejabat yang diceburkan warganya ke laut, diguling-gulingkan  dipesisir pantai bahkan diikat seperti kerbau yang siap ditarik kemana saja.
Upaya komitmen para pejabat ini, bila dilihat dari kacamata euforia semata dalam menyambut Piala Dunia 2022 menunjukan bahwa personal ethics para pejabat daerah ini tak diragukan lagi. Komitmen tersebut mengisyaratkan bagian dari perwujudan moral sebagai pejabat dalam merealisasikan janji-janji terhadap masyarakatnya. Lantas bagaimana dengan janji-janji politik yang terus disuarakan masyarakat karena kelalaian dan kepura-puraan lupa?
Jika komitmen tersebut ditarik dalam sistem pemerintahan dengan kata lain 'apakah personal ethics pejabat tersebut dapat dijadikan rujukan perilaku sebagai upaya menciptakan pemerintahan yang bersih dan adil akan lebih muda tercapai?' atau justru sebaliknya pelanggaran etika akan memunculkan perilaku buruk yang menyebabkan terjadinya praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme.
Etika berkenan dengan moralitas dan pembenarannya, sehingga pejabat wajib menjaga marwahnya dari praktek-pratek korupsi, kolusi dan nepotisme. Peran moralitas pejabat sangat dibutuhkan masyarakat sebagai action guides dalam mewujudkan sistem pemerintahan yang berkeadilan. Meski etika masih sangat legalistik dalam pandangan benar dan salah, namun perilaku menjadi perhatian utama setiap kegiatan yang dilakukan manusia (The rules of conduct, recognize in respect to a particular class of human actions).
Menurut Dossy IP dan Bernanrd dalam buku Dr Ismail "Etika Pemerintah", untuk mencapai etika berbicara tentang apa yang 'benar', apa yang 'baik' dan apa yang 'tepat' diperlukan suatu patokan untuk berfikir secara etis. Dalam deontologis etika berfikir pejabat dituntut melaksanakan kewajiban terhadap tugas dan fungsi yang didasarkan pada hukum serta norma sosial yang dipergunakan.
Begitupun dengan teleologis mengindikasikan suatu tindakan itu bertolak dari tujuan yang baik dan tindakan yang tujuannya baik, itu juga berdampak baik. Cara berfikir teleologis tidak menurut kategori 'benar' dan 'salah' melainkan menurut 'baik' dan 'jahat'. Bagaimanapun 'salah' nya tapi berangkat dari tujuan 'baik' dan akibatnya 'baik', maka tindakan itu baik secara etis.
Secara konseptual, tindakan sejumlah pejabat Maluku Utara dalam mengekspresikan bentuk komitmennya melalui pertandingan sepak bola Piala Dunia 2022 tidak didasarkan pada norma sosial sehingga terkesan labil dalam pandangan etika. Semestinya, wujud etika yang patut ditunjukan ke publik adalah melaksanakan kewajiban terhadap tugas dan fungsinya melayani masyarakat melalui kebijakan-kebijakan yang bermanfaat bukan menghinakan diri dihadapan publik.
Dalam pandangan etika pemerintahan, seorang pejabat wajib menjalankan tugas dan fungsinya dengan mengacu pada kode etik profesional agar asas kepentingan bagi publik dapat terealisasi dengab baik. Secara rinci etika pemerintahan merupakan bagian dari yurisprudensi praktis (practical jurisprudence) atau filosofi hukum (philosophy of law) yang mengatur urusan pemerintah dalam hubungannya dengan orang-orang yang mengatur dan mengelola lembaga pemerintahan.
