Jokowi Aman Bersama Koalisi Rakyat

Kekalahan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) secara beruntun di parlemen merupakan pertanda bagi presiden terpilih Joko Widodo untuk lebih memantapkan langkahnya bersama rakyat dan berkoalisi dengan rakyat. Kursi presiden diraihnya berkat dukungan rakyat. Keberhasilan Jokowi dalam lima tahun ke depan sangat ditentukan oleh partisipasi aktif rakyat. Di atas wakil rakyat ada rakyat. Apabila terus bersama rakyat, para ‘politisi busuk’ Senayan tidak akan bisa semena-mena.

Lebih lanjut, tanpa memelihara koalisi dengan rakyat, mantan gubernur DKI dan wali kota Solo ini sulit merealisasikan visi-misi dan program kerjanya. Hanya dalam waktu sepekan, empat partai pendukung Jokowi yang tergabung dalam KIH gagal memenangkan pertarungan di parlemen. Setelah gagal meng-goal-kan pemilihan langsung kepala daerah dalam RUU Pilkada yang disahkan, KIH tidak berhasil mendudukkan calonnya menjadi ketua DPR untuk periode 2014-2019. Mereka dipaksa walkout dan para anggota dewan, anggota Koalisi Merah Putih (KMP), pada Kamis 2 Oktober 2014 dini hari, dengan leluasa secara aklamasi mendukung paket calon ketua dan wakil ketua DPR yang mereka ajukan.

Situasi perkembangan politik di parlemen berdampak negatif terhadap pasar modal dan pasar uang. Sejak awal perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia (BEI), Kamis 2 Oktober 2014, indeks harga saham gabungan (IHSG) langsung anjlok akibat tekanan jual. Di pasar uang, nilai tukar rupiah merosot terhadap dolar AS. Pada penutupan perdagangan saham di BEI, Kamis yang lalu, IHSG berada di posisi 5000,809, anjlok 2,7% dari hari sebelumnya. Rupiah di pasar spot antarbank terdepresiasi sekitar tiga persen ke Rp 12.200 per dolar AS. Pasar khawatir program Jokowi untuk menggerakkan perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan rakyat dimentahkan anggota dewan.

Selain dari itu, pemerintahan Jokowi dikhawatirkan terus digoyang parlemen agar tidak efektif, agar ada celah pemakzulan. Para pimpinan KMP tidak menghendaki pemerintahan Jokowi bertahan hingga 2019. Para pelaku bisnis mengendus itikad politik yang kurang baik dari KMP.

Kekalahan Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa pada Pilpres 9 Juli 2014 belum bisa diterima dengan legowo. Kekuatan KMP di parlemen digunakan optimal untuk meneruskan pertarungan melawan Jokowi.

Sementara itu Partai Demokrat yang diharapkan netral dan menjadi kekuatan penyeimbang, lebih condong ke KMP akibat sikap ketua umum PDI-Perjuangan yang dinilai tidak berkenan membuka pintu silaturahim dengan Susilo Bambang Yudhoyono. Selama Megawati Soekarnoputri dan SBY tidak mau rujuk, pertarungan di parlemen cenderung dimenangkan KMP.

Kita menyerukan kepada para pemimpin politik untuk rekonsiliasi dan lebih mengutamakan kepentingan rakyat. Megawati dan SBY diimbau segera rujuk dan para pimpinan parpol diminta segera menghentikan kontestasi politik.

Pertarungan untuk memperebutkan kursi RI-1 sudah lewat. Keputusan Mahkamah Konstitusi, yang bersifat final dan mengikat, sudah memenangkan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Dengan demikian, hasil perhitungan suara pilpres yang dimenangkan Jokowi-Jusuf Kalla tidak bisa lagi diganggu gugat.

Dalam menghadapi konstelasi politik yang sarat bara dendam dan kepentingan sempit, Jokowi diharapkan tetap pada langkah awalnya, yakni berkoalisi dengan rakyat. Pintu koalisi dengan parpol dibuka lebar, namun harus tetap tanpa syarat.

Jokowi harus tetap bertahan dengan sikapnya sejak awal pilpres yang menolak keras koalisi transaksional atau politik dagang sapi. Posisi menteri serta direksi BUMN bukan menjadi jabatan alat barter. Dalam jangka pendek, Jokowi bisa memenangkan lagi hati rakyat dan meyakinkan para pelaku pasar dengan memilih anggota kabinet yang benar-benar berkualitas.

Para menteri yang dipilih harus figur yang berintegritas tinggi - bersih, jujur, dan berdedikasi - memiliki kapasitas untuk mengemban tugasnya, serta berani mengambil keputusan dan mengimplementasikannya. Mereka adalah figur yang senafas dengan Jokowi: berani melakukan revolusi mental di lingkungannya lewat perilaku nyata.

Sebagai presiden, Jokowi memiliki banyak instrumen untuk merealisasikan janji kampanyenya. Pertama, presiden berwenang penuh dalam mengimplementasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Penerimaan negara bisa dioptimalkan dan belanja negara bisa ditekan. Dengan bujet, presiden bisa ‘menundukkan’ para kepala daerah untuk mengikuti kebijakan dari pusat.

Kedua, terkait butir pertama, presiden berwenang penuh untuk meminta aparat pajak memeriksa semua wajib pajak, termasuk para anggota DPR dan pengusaha kakap pendukung utama partai. Sangat sedikit wajib pajak besar, badan maupun perorangan, yang membayar pajak dengan benar. Pajak adalah senjata efektif yang mampu membuat para pengemplang pajak panas-dingin.

Ketiga, presiden berwenang atas sejumlah lembaga penegak hukum, Polri, Kejaksaan Agung, Kementerian Kehakiman, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kendati KPK adalah lembaga independen, presiden bisa menggunakan kewenangannya menambah anggaran penyelidikan dan penyidikan serta memberikan data dan rekomendasi kepada KPK untuk memeriksa pejabat negara yang diduga korup, termasuk para ‘politisi busuk’ Senayan, dan pengurus parpol yang membuat kegaduhan politik. Pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi harus menjadi salah satu agenda utama presiden.

Keempat, memilih dengan tepat anggota kabinet. Janji yang sudah diucapkan -yakni 18 menteri dari kalangan profesional dan 16 dari partai - harus dipegang teguh. Ke-16 menteri yang disodorkan parpol juga harus memiliki kompetensi di bidangnya. Sedang ke-18 menteri dari kalangan profesional bukan figur yang terkait partai.

Mereka adalah profesional yang sama sekali bukan aktivis partai dan tidak diajukan oleh partai. Lewat figur menteri yang dipilih, rakyat bisa melihat apakah Jokowi mengutamakan kepentingan rakyat atau elite partai.

Pengumuman nama anggota kabinet pada tanggal 20 Oktober 2104, usai pelantikan Jokowi-JK sebagai presiden dan wakil presiden RI, harus dijadikan momentum untuk memenangkan hati rakyat dan para pelaku bisnis. Respons positif pasar dan masyarakat adalah quick win yang bisa diraih Jokowi. Dengan kemenangan itu, Jokowi akan lebih mudah ‘menaklukkan’ para anggota dewan dan partai koalisi yang berupaya menjungkalkannya di tengah jalan.

Selama bersama rakyat, berkoalisi dengan rakyat, Jokowi aman dan tidak perlu takut. Koalisi rakyat mengungguli koalisi partai. Di atas wakil rakyat ada rakyat berdaulat yang memiliki kewenangan penuh untuk menentukan arah jalan republik ini. Rakyat bersatu tak bisa dikalahkan.

Salam demokrasi penuh cinta.

***

Solo, Minggu, 5 Oktober 2014

Suko Waspodo

www.sukowaspodo.blogspot.com

Ilustrasi: medan.tribunnews.com