Kabinet untuk Kepentingan Rakyat

Masyarakat pada umumnya serta para pelaku bisnis menunggu pengumuman kabinet pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Kita ingin tahu kapan diumumkan. Lebih penting lagi adalah siapa saja sosok yang bakal menduduki kursi pembantu presiden tersebut.

Kita berharap bahwa para menteri benar-benar dipilih dengan pertimbangankriteria yang selama ini disuarakan Jokowi, bersih, memiliki kapabilitas dan integritas, serta pro rakyat. Di luar kriteria itu, siapa pun yang menyorongkan nama menteri, harus ditolak. Meski parpol pengusung, bila memang tidak memenuhi salah satu syarat, abaikan. Jokowi dipilih menjadi presiden untuk memenuhi harapan rakyat bukan harapan partai.

Rakyat sudah telanjur terbuai oleh perjalanan Jokowi yang begitu heroik dalam memenangi pilpres. Pada proses menuju kursi presiden, Jokowi terpatri sebagai sosok yang dekat dan mendengar suara rakyat. Ketika ia dicaci, pendukungnya yang mati-matian membela. Relawan-relawan pun bermunculan di seluruh penjuru negeri.

Kedekatan Jokowi dengan rakyat juga terbukti ketika dalam proses penentuan para menteri, sang presiden terpilih waktu itu memberi kesempatan rakyat memberikan masukan. Publik bebas memasukkan nama-nama yang dianggap layak sesuai kriteria menteri.

Melihat sejarah dekat-rakyat seperti itu, akan sangat berbahaya apabila Jokowi menyerah pada tawar-menawar parpol atau tekanan parpol yang memaksakan nama-nama menteri. Meski semua parpol pendukung serta Jokowi-JK sendiri membantah adanya tekanan, masyarakat sudah disuguhi gelagat itu.

Susunan kabinet yang sudah jadi harus dirombak karena sebagian dari nama-nama dalam kabinet itu ternyata ‘bercacat’ menurut telaah KPK dan PPATK. Jokowi harus menata ulang nama menteri. Mantan Gubernur DKI ini, tetap harus memperhitungkan kuota berdasarkan hitungan profesional murni dan dari parpol.

Pada situasi inilah, di mana publik menduga kemungkinan adanya sodoran nama-nama menteri dari parpol yang tidak sesuai kriteria. Nama-nama itu dipaksakan masuk dalam kabinet. Bila Jokowi kalah atau mengalah pada kepentingan parpol, maka kepercayaan rakyat akan luntur.

Kita semua tahu bahwa harapan rakyat terhadap pemerintahan yang baru ini sangat tinggi. Presiden Jokowi telah berhasil memperbarui kepemimpinan. Ketika rakyat sudah muak dengan perilaku korup para menteri dan anggota DPR maupun kepala daerah, muncul pemimpin bersih dan merakyat.

Pesta rakyat seusai pelantikan adalah bentuk dari puncak selebrasi dukungan rakyat. Dukungan yang sudah sampai puncak bakal runtuh bila menteri terpilih jelas kelihatan tak sesuai semangat yang diusung Jokowi selama ini. Rekam jejak kasus korupsi dan transaksi mencurigakan, akan dengan mudah diketahui publik.

Mereka dapat menilai mana menteri kotor dan sebaliknya. Karena itu Jokowi harus lebih mendengar suara rakyat. Suara rakyat bukan dalam arti sekedar usulan dari rakyat namun lebih luas lagi yakni kepentingan rakyat.

Presiden dengan hak prerogatifnya diharapkan menunjuk nama-nama yang tepat. Mereka adalah sosok yang bersih, artinya tidak terjebak atau suatu kali tersandera pada persoalannya di masa lalu baik kasus hukum berkait korupsi maupun pelanggaran HAM. Mereka haruslah sosok yang loyal kepada presiden.

Sebagai pembantu presiden, tugas menteri adalah mewujudkan visi misi pemerintahan. Bila ia kader parpol, ia bukan kepanjangan tangan partai yang ada di pemerintahan. Kepentingan yang diusung adalah kepentingan tim, yakni kabinet.

Dalam kabinet Jokowi, sang menteri harus mampu mengikuti irama sang pemimpin. Jokowi dan Jusuf Kalla adalah figur yang ingin mendapatkan hasil sempurna dari kerja keras dan cerdas. Maka sosok menteri dimaksud tak hanya pandai mengoordinasikan kementerian melainkan juga lincah baik dalam pemikiran maupun secara fisik.

Berdasarkan pengalaman menjabat, Jokowi sebagai walikota dan gubernur serta JK sebagai wapres, keduanya adalah orang yang siap sedia dengan terobosan-terobosan. Mereka tidak suka mengumbar kata melainkanmementingkan hasil nyata. Tipe menteri lincah, pekerja keras, dan inovatif pasti jauh dari sosok menteri yang ingin menikmati fasilitas mewah dari negara.

Rasanya pada pemerintahan Jokowi-JK ini tidak akan ditemui menteri yang memanfaatkan anggaran rapat kementerian masuk kantong pribadi. Para menteri pun sebaiknya paham politik. Mereka akan berhadapan dengan mitra legislatif yang sementara ini dinilai ibarat singa yang sudah mengaum.

Sejak awal DPR yang didominasi wakil rakyat dari Koalisi Merah Putih pendukung Prabowo berjanji siap menjadi pengoreksi langkah dan kebijakan pemerintah. Mereka yang duduk di kursi kementerian bidang ekonomi akan menjadi sorotan pasar. Pasar akan cepat bereaksi negatif bila menteri terpilih tidak sesuai harapan.

Mereka yang duduk di kursi kementerian bidang hukum memiliki tugas tak gampang. Ia harus mampu menjamin terselenggaranya akses terhadap keadilan bagi seluruh rakyat yang tak mengenal kelompok dan golongan. Sampai saat ini, keadilan belum sama rasa dan rata dirasakan rakyat. Demikian juga menteri di bidang sosial. Kita tunggu menteri-menteri pilihan Jokowi, yang juga pilihan rakyat.

Salam damai penuh cinta.

***

Solo, Sabtu, 25 Oktober 2014

Suko Waspodo

www.sukowaspodo.blogspot.com

Ilustrasi: indopolitika.com