Kabupaten Lima Puluh Kota merupakan salah satu daerah yang terdapat di Sumatera Barat. Kabupaten Lima Puluh Kota dibagi atas 13 kecamatan yang terdiri dari 79 nagari dan 425 jorong. Dari 13 kecamatan ini, Kecamatan Harau yang mempunyai jumlah nagari terbanyak yaitu 11 nagari dan 49 jorong, sedangkan yang mempunyai jumlah nagari terkecil adalah Kecamatan Gunuang Omeh hanya dengan 3 nagari dan 20 jorong.
- ANGGARAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2023 -
Realisasi Penerimaan Daerah di Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2023 di antaranya, Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 101,74%, Pendapatan Transfer sebesar 99,22%, dan Lain--lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar 83,29% dengan rata--rata realisasi untuk seluruh penerimaan daerah sebesar 99,38%.Â
Pendapatan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023 sebesar Rp. 1.262.125.884.491.68 dengan pendapatan asli daerah sebesar Rp. 102 Miliar dari pendapatan tersebut. Sumber pendapatan Kabupaten Lima Puluh Kota yaitu dari Pendapatan asli daerah yang meliputi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Pengelolaan Kekayaan Milik Daerah yang Dipisahkan. Pendapatan transfer yang berasal dari Dana Transfer Pemerintah Pusat, Dana Alokasi Umum dan Khusus, serta Dana Desa. Anggaran pendapatan ini juga didapat dari sumber lain seperti melalui pendapatan lain - lain yang mencakup Pendapatan Hibah Dari Pemerintah, Dana Bagi Hasil Pajak Dengan Provinsi dan Pendapatan Lain - Lain.
Pendapatan tahun 2023 ini lebih besar dari pendapatan Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2022. Pasalnya Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota berhasil mencapai anggaran pendapatan tahun 2023 sebesar Rp. 102 Miliar sedangkan pada tahun 2022 anggaran pendapatan Kabupaten Lima Puluh Kota hanya sebesar Rp. 82.916 Miliar.
Pendapatan pemerintah daerah Kabupaten Lima Puluh Kota belum mencapai target yang diinginkan, yaitu sebesar Rp.1.270.043.725.765.00. Pada tahun 2023, pendapatan daerah Kabupaten Lima Puluh Kota hanya mencapai Rp.1.262.125.844.491.68. Jika dimasukkan persentasenya pada tahun 2023 pendapatan Kabupaten Lima Puluh Kota hanya mencapai 91% dari target yang diinginkan. Kekurangan dalam pencapain target ini diakibatkan oleh lemahnya regulasi dan kebijakan terkait sistem pajak dan retribusi daerah Kabupaten Lima Puluh Kota, serta kurangnya kesadaran masyarakat terhadap kewajiban membayar pajak dan retribusi daerah.
Untuk anggaran pendapatan daerah Kabupaten Lima Puluh Kota paling banyak berasal dari Pendapatan Dana Transfer dengan target anggaran sebesar Rp. 1.166.071.220.389,00 yang sudah terealisasikan sebesar Rp. 1.157.029.256.763,00. Pendapatan Transfer ini. berasal dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat, Dana Bagi Hasil Pajak, Dana Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan lain - lain.
- ANGGARAN PENGELUARAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2023 -
Anggaran pengeluaran pemerintah daerah kabupaten lima puluh kota pada tahun 2023 yaitu nya sebesar Rp. 1.165.182.466.858.37. Dengan rincian sebagai berikut : Belanja Operasional sebesar Rp. 878.969 Miliar, Belanja Modal Rp. 122.420 Miliar, Belanja Tak Terduga Rp. 1.697.290 Miliar, Transfer Bagi Hasil ke Desa Rp. 4.218.163 Miliar, Transfer Bantuan Keuangan sebesar Rp. 157.877 Miliar.
Target yang ingin dicapai dalam pengeluaran Kabupaten Lima Puluh Kota adalah sebesar Rp. 1.283.757.178. 667 dan baru terealisasikan pada pengeluaran tahun 2023 sebesar Rp. 1.165.182.466.858.37. Ada beberapa alasan yang menyebabkan target pengeluaran Kabupaten Lima Puluh Kota ini tidak tercapai yaitu Kabupaten Lima Puluh Kota menghadapi keterbatasan anggaran yang menghambat kemampuan daerah untuk mencapai target pengeluaran yang ditetapkan, hal ini disebabkan oleh pendapatan yang lebih rendah dari yang diperkirakan, penurunan dana transfer dari pemerintah pusat, atau adanya kebutuhan mendesak yang memaksa realokasi anggaran. Serta perubahan dalam kebijakan atau prioritas pembangunan yang mengarah pada perubahan alokasi anggaran.
Untuk Anggaran Pengeluaran Kabupaten Lima Puluh Kota paling banyak di alokasikan pada Belanja Operasional yang meliputi Gaji Pegawai, Belanja Barang, Subsidi, Hibah dan Bantuan Sosial.
