Lebih Berpengalaman dari Prabowo, Jokowi Layak Lanjut Periode Kedua!

Tak bisa dipungkiri, kubu Prabowo-Sandiaga Uno atau  kalau boleh disebut sebagai kubu oposisi Pemerintahan Jokowi-JK, seringkali mewacanakan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah gagal memimpin Indonesia. Bahkan, kita seolah diajak untuk berpikir tanpa menggunakan nalar, Jokowi sudah dianggap gagal meskipun masa pemerintahannya  belum berakhir.

Pemikiran oposisi semacam inilah, yang  tidak sejalan dengan hakikat dari Pasal 7 UUD 1945, sebagai hasil amandemen pertama, dimana dikatakan presiden dan wakil presiden boleh menjabat dua kali dalam jabatan yang sama.

Bila satu periode saja belum berakhir sudah dianggap gagal, bagaimana cara berpikir mereka? Apalagi kubu oposisi ini sudah mewacanakan mengganti presiden sebelum masa baktinya berakhir. Tentu saja apa yang dilakukan itu jauh dari makna demokrasi Pancasila yang kita yakini selama ini.

Padahal apa yang diwacanakan oposisi, sama sekali berbeda dengan apa yang ada di masyarakat. Buktinya, adanya dukungan dari mayoritas gubernur atau kepala daerah kepada Jokowi untuk maju ke periode kedua. Dukungan ini jelas lebih realistis dibandingkan apa yang digembar-gemborkan oposisi selama ini.

Kubu oposisi cenderung membesar-besarkan sesuatu yang masih bisa dikendalikan Pemerintahan Jokowi. Misal, membesar-besarkan jumlah hutang, padahal jumlah yang mereka gembar-gemborkan itu adalah akumulasi dari hutang beberapa pemerintahan sebelumya. Seolah-olah semua itu adalah hasil hutang yang dilakukan Jokowi. Narasi yang dibentuk oposisi cenderung menyesatkan masyarakat.

Selain itu, seperti yang terjadi beberapa waktu lalu, dimana  menguatnya nilai tukar US Dolar terhadap Rupiah yang dikarenakan faktor eksternal, diwacanakan oleh oposisi akan terjadinya krismon seperti yang terjadi di tahun 1998. Padahal, apa yang terjadi 1998 berbeda dengan tahun 2018 ini, dimana saat ini secaranya fundamental ekonomi Indonesia lebih kuat, bahkan masih mampu mengatasinya. Politisasi Rupiah ini  merupakan bentuk penghianatan terhadapbangsa dan negara,karena dampakya bisa menyengsarakan rakyat. 

Di sisi lain, pihak oposisi tak sedikitpun mengakui keberhasilan dari Pemerintahan Jokowi. Seolah-olah tak ada artinya sama sekali. Bahkan, oposisi cenderung menenggelamkan setiap pemberitaan prestasi yang dilakukan Jokowi. Misalnya, keberhasilan dalam penyelenggaraan pesta olahraga terbesar di Asia, Asian Games 2018, bahkan kubu oposisi bisanya hanya nyinyir saja, hal yang tak elok didengar atlet-atlet dan rakyat kita sendiri.

Infrastruktur menyatukan Indonesia/Desain: Sukarja

Dukungan kepada Jokowi Bukti Rakyat Masih Menghendakinya

Oleh karena itu, sangat beralasan dan cukup realistis jika banyak pihak masih mengharapkan Jokowi kembali terpilih sebagai Presiden RI di Pilpres 2019. Hal ini diamini oleh salah satunya mantan Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Muhammad Zainul Majdi atau bisa disapa Tuan Guru Bajang (TGB). 

Gubernur dua periode ini  bahkan secara terang-terangan mendukung Jokowi untuk melanjutkan kerja nyatanya di periode dua. TGB beralasan, karena hasil kerja Jokowi selama ini sudah terbukti di NTB, seperti  adanya Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika. Tentu saja, TGB tak ingin apa yang sudah dilakukan Jokowi harus terhenti, bahan dilupakan karena pemerintah pusat bukan lagi di tangan Jokowi. Bayangkan, berapa kerugian yang akan ditanggung NTB dan negara, bukan hanya materiil tapi juga kerugian moriil. 

Semakin banyak gubernur atau kepala daerah di bawahnya yang mendukung Jokowi, jadi barometer keberhasilan Jokowi dalam melaksanakan pembangunan di daerah.