Tanpa Kerja Nyata, Indonesia Adil Makmur Hanya Jadi Slogan Belaka!

Koalisi Indonesia Adil Makmur, itulah nama yang digunakan oleh koalisi partai-partai pengusung Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno. Jika disimak nama koalisi tersebut, tersirat makna yang begitu mengawang-awang di atas langit. Sebuah impian dari sebuah negara yang  begitu mudah untuk diucapkan, namun sulit untuk diwujudkan. Untuk mewujudkannya, sebuah pemerintahan butuh proses yang panjang, tidak cukup 5 atau 10 tahun saja.

Ya, itulah cita-cita kita sebagai bangsa. Cita-cita mewujudkan masyarakat adil makmur dan seterusnya, merupakan tujuan kita bernegara, dan itu sudah terpampang di Pembukaan UUD 1945, yaitu melindungi segenap bangsa, dan seluruh tumpah darah Indonesia, mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Kita Tidak Membangun Indonesia dari Awal

Lantas, apa yang salah dari penamaan koalisi Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno ini? Salahnya, kita sudah 73 tahun merdeka, kita tidak membangun Indonesia dari awal lagi.

Inilah bentuk dari sikap terburu-burunya  sebuah koalisi, dimana program kerja pemerintahan disusun hanya dalam beberapa hari. Tentu saja, program ini tak sesederhana ketika dijabarkan di dalam kabinet  Prabowo-Sandi jika nantinya terpilih.

Diakui atau tidak, sistem pembangunan yang dinamakan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang pernah diberlakukan dahulu  merupakan sistem pembangunan berkelanjutan, sehingga sebuah pembangunan tidak harus dimulai dari awal lagi oleh Presiden terpilih. Namun, setelah amandemen UUD 1945 yang mengurangi fungsi dan kewenangan MPR, membuat GBHN sebagai salah satu peta jalan (road map) pemerintahan pun ditiadakan.

Konstruksi Jalan Tol Padang-Pekanbaru/Kompas.com

Jokowi-Ma'ruf Amin Mampu Melanjutkan Apa yang Sudah Ada

Oleh karena itu, tepat kiranya dengan apa yang dilakukan pasangan Jokowi dan Ma'ruf Amin. Pasangan petahana ini hanya melanjutkan program-program yang selama ini sudah dikerjakan oleh Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla, sesuai dengan RPJP (Rencana Pembangunan Jangka Panjang). Dengan kata lain, Jokowi-Ma'ruf Amin hanya meneruskan, sekaligus mengoreksi mana-mana yang masih kurang, dan mana yang harus tambahkan, sesuai dengan keadaan dan tantangannya.

Infografis: Program Pariwisata Andalan Jokowi, 10 Bali Baru/ Sukarja

Apalagi program-program Jokowi-JK selama ini sudah mendapat banyak apresiasi. Tentu saja, apresiasi secara jujur bisa kita lihat dari banyaknya dukungan kepala daerah dan gubernur yang selama ini menjadi mitra Pemerintah Pusat di daerah. Ya, pembangunan  dalam Pemerintahan Jokowi-JK sudah dianggap memenuhi harapan masyarakat daerah dan itu perlu untuk dilanjutkan, bukan harus dimulai dari awal lagi. 

Apa yang telah dilakukan Jokowi, seperti membangun dari desa, melahirkan 10 Bali Baru untuk pariwisata, dan berbagai bangunan infratruktur lainya yang nantinya jadi penggerak perekonomian di Tanah Air.

Apa yang dikatakan Tuan Guru Bajang (TGB) sangat beralasan, bahwa dirinya membutuhkan dua periode untuk bisa membangun Nusa Tenggara Barat(NTB),  apalagi Presiden Joko Widodo yang bekerja membangun Indonesia. Faktanya, bukan hanya TGB yang dianggap sukses, beberapa gubernur juga sukses membangun provinsinya selama dua periode, di antaranya Ahmad Heryawan di Jawa Barat dan Pakde Karwo di Jawa Timur.

Bagaimana Koalisi Prabowo-Sandiaga Uno bisa mewujudkan Indonesia yang adil dan makmur, jika itu hanya ada di kata-kata, apalagi program ini seperti dikerjakan dadakan, disusun dalam beberapa hari. Persoalan ekonomi kerakyatan yang dijualnya juga tanpa didasari basic yang kuat dari Prabowo dan Sandi.