Oleh; Akhmad Sujadi
Penumpang kereta rel listrik (KRL) Jabodetabek memperoleh subsidi dari pemerintah, sehingga penumpang membayar lebih murah dibanding tarif yang ditetapkan operator, PT. Commuter Jabodetabek - PT. KCJ. Bahkan ketika kenaikan tarif KRL yang dimulai 15 Oktober 2014, pemerintah menambah subsidi. Penumpang pun tidak perlu repot menambah ongkos karena masih ditambahi subsidinya. Â Sebaliknya PT. KCJ tidak perlu repot sosialisasi, bahkan tidak perlu repot bagi yang kontra kenaikan tarif. Penumpang KRL Jabodetabek sangat dimanja pemerintah dengan subsidi.
Sebelum pelayanan KRL Jabodetabek semua diganti dengan  KRL Commuter Line (CL) masyarakat golongan berpenghasilan rendah masih dapat menggunakan KRL Ekonomi untuk pergi dan pulang bekerja dengan tarif murah. Dulu, ketika masih ada KRL Ekonomi penumpang cukup menyediakan uang Rp 5.000,- untuk perjalanan dari Bogor ke Jakarta pergi pulang.
Meskipun tarifnya murah KRL ekonomi rentan masalah. Kondisi KRL Ekonomi yang tidak layak operasional mendorong PT. KAI mengganti seluruh rangkaian KRL Ekonomi. Melalui kerja keras penuh gejolak dan tantangan, penggantian KRL Ekonomi baru berhasil setelah berjuang dengan berbagai cara, pada 25 Juli 2013 seluruh rangakaian KRL dapat diganti seluruhnya.
Keberhasilan penggantian KRL Ekonomi dengan rangkaian KRL CL berdampak pada naiknya pengeluaran eks penumpang kelas Ekonomi harus merogoh kantong lebih dalam. Makanya mereka keberatan KRL Ekonomi diganti CL. Untuk memberikan keringanan kepada penumpang, pemerintah memberikan subsidi milyaran rupiah untuk penumpang KRL Sayangnya subsidinya tidak adil. Penumpang mampu pun disubsidi karena sistem tarif tidak memberikan susbsidi orang. Tapi subsidi penumpang, sehingga penumpang mampu pun disubsidi.
Pola subsidi kepada seluruh penumpang perlu dirubah. Penumpang berkemampuan lebih tidak boleh disubsidi. Cara merubahnya, beri "Kartu Indinesia Commuter Line (KICL)" kartu subsidi transportasi untuk rakyat miskin. Pekerja berpenghasilan rendah harus dilindungi dengan KICL. Dengan demikian subsidi yang diberikan tepat sasaran. Orang yang mampu tidak perlu disubsidi,masyarakat miskinlah yang perlu disubsidi.
Tiketing elektronik KRL sebagai tanda modernisasi pelayanan kereta api perkotaan di Jabodetabek, seharusnya dapat dimanfaatkan untuk memilih siapa yang berhak disubsidi dan siapa yang tidak berhak. Perangkat IT ini sangat mampu untuk memfasilitasi kepentingan ini. Tinggal mau atau tidak memanfaatkan teknologi ini untuk kepentingan pemberian subsidi yang lebih adil dan tepat sasaran.
Pemerintahan Kabinet Kerja Jokwi-JK sedang gencar meluncurkan Kartu Indonesia Pintar (KIP). Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Kartu Perlindungan Sosial (KPS). Peluncuran kartu itu diluncurkan menjelang kenaikan harga BBM bersubsidi. Semua Menteri didorong untuk bekerja dan memberikan kartu bantuan pemerintah. Nelayan, rakyat miskin, pelajar kurang mampu menjadi sasaran pemberian subsidi pemerintah ini.
Pemberian bantuan perlindungan terhadap rakyat miskin sudah ada sejak pemerintahan Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang memberikan bantuan secara tunai. Bantuan Langsung Tunai (BLS) ala SBY seringkali memakan korban karena harus antri berjam-jam untuk mendapat giliran panggilan. Atas usulan seseorang pratek pemberian bantuan tunai dapat diganti dengan sistem perbankan.
Penggantian model pemberian dari tunai ke rekening telah mendidik warga miskin mengenal bank. Bahkan warga miskin yang belum membutuhkan uang tunai dapat menunda pengambilan, uangnya menjadi tabungan di bank. Pemanfaatan IT untuk menyalurkan bantuan dapat meminimalisasi antrian, manipulasi data, kehilangan uang dan menghemat energi rakyat miskin untuk antri.
Masih kurang kartu subsidi? Penumpang KRL Jabodetabek bersubsidi masih bisa diolah dengan kartu KICL. Bukan aneh bukan mengada-ada. Subsidi penumpang KRL yang saat ini belum adil, dapat dirubah agar pemberian subsidinya adil dan  tepat sasaran. ####
