"Mengukur Tol Laut Jokowi" Bukan Barang Diangkut tapi Berapa Jiwa Disejaterakan

Kalabahi, Moa dilayari Trayek T-13, dengan rute dari Surabaya- Kalabahi-Moa-Rote (Baa)-Sabu (bu) PP dengan KM. Logistik Nusantara 3. Kalabahi bagi warga Indonesia barat merupakan nama asing, namun bagi Pelni-SBN yang hadir di sana, nama ini tak asing. Kemudian Moa, di Maluku Barat Daya (MBD). Kabupaten baru hasil pemekaran dari Kabupaten Maluku Tenggara di Provinsi Maluku ini penduduknya sekitar 27.000 orang dengan luas wilayah 4.548 kilo meter persegi terdiri 117 pulau, sedangkan pulau yang dihuni hanya sekitar 27 pulau.

Kisar, Moa, Wetar merupakan beberapa pulau  terdepan  berbatasan langsung dengan Timor Leste. Moa tidak menghasilkan beras dan berbagai kebutuhan pokok. Ada cerita miris ketika penulis berkunjung bersama Komisi V DPR pada agustus  2017 silam, warga mengaku mendapatkan pasokan kebutuhan pokok dari negara tetangga, Timor Leste yang dulu bagian dari Indonesia. 

Trayek  T-14 Tanjung Perak-Lewoleba-Adonara/Tenong-Larantuka PP dengan KM. Logistik Nusantara 4. Lewoleba, Tenong, Larantuka merupakan pulau-pulau kecil di Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur, berdekatan  dengan Provinsi Ambon. Dengan adanya rute tol laut di sini warga lebih tenang, selain stok barang tercukupi, warga dapat pula mengumpulkan kopra dan garam  untuk dijual di Surabaya, produk mereka diangkut  kapal tol laut bersubsidi, inilah bukti tol laut dapat menciptakan lapangan kerja di wilayah tol laut.

Terakhir Trayek T-15 Tanjung Perak-Kisar-Namrole-PP dengan KM. Logistik Nusantara 2. Kisar dan Namrole juga termasuk pulau-pulau indah, termasuk Kisar yang pernah penulis kunjungi di medio Agustus 2017 silam. Kisar sebelumnya merupakan ibukota Kabupaten MBD sebelum dipindahkan ke Tiakur. Kisar memiliki kisah sama dengan Moa, mendapatkan produk dari negera tetangga, Timor Leste.

Dari 6 rute penugasan ke daerah kepulauan terdepan, tugas Pelni dan SBN bukan saja hanya mengantar barang ke pulau-pulau terluar, tapi harus membangun jaringan agar dapat mengurangi disparitas harga. Untuk membangun jaringan perlu komunikasi dengan Pemda, BUMN, BUMD, BUMDes, Koperasi dan para pengusaha di daerah tujuan tol laut. Kordinasi dengan BUMN diperlukan untuk kelancaran ketersediaan barang untuk memasok kebutuhan bahan pokok dan barang penting di daerah terdepan.

Dengan sedikitnya penduduk yang dilayani dan keterbatasan infrastruktur di daerah tujuan tol laut, kinerja tol laut sulit diukur dengan volume barang yang diangkut. Kinerja tol laut harus diukur dari sisi lain, diantaranya: Terpenuhinya kebutuhan pokok warga,  pemerataan pembangunan, serta pemerataan kesejahteraan warga di seluruh negeri. Mengukur tol laut bukan berapa banyak diangkut, namun berapa jiwa  dapat disejahterakan. ***