Pemerintahan Jokowi-JK dalam program lima tahun pertama  sedang berusaha membangun jalan tol Trans Jawa dan Trans Sumatera. Pembangunan jalan tol di pulau-pulau besar mutlak dibutuhkan negeri ini. Dengan membangun jalan tol akses dan kecepatan distribusi orang dan barang akan lebih cepat, sehingga biaya produksi logistik diharapkan bisa turun. Dengan biaya logistik yag wajar, harga barang dapat ditekan.
Selain membangun jalan tol pemerintahan Jokowi-Jk juga melanjutkan pembangunan perkeretaapian di Jawa menjadi hampir seluruhnya Jakarta-Surabaya dua jalur. Baik lintas utara yang sudah selesai maupun lintas selatan yang masih dalam proses pekerjaan. Tidak hanya di Jawa, di Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi bahkan Papua  sebagai pulau besar juga sedang dan akan dibagun serta  dikembangkan transportasi berbasis rel.
Belanda dulu membangun jaringan kereta api dari Pelabuhan Ulele, Nangroe Aceh Darussalam hingga ke Sumatera Utara. Kemudian membangun KA di Sumatera Barat dan membangun pula jaringan KA di Sumatera Selatan. infrastruktur KA di Pulau Sumatera belum tersambung dari Aceh hingga Lampung. Meskipun begitu, setiap pelabuhan ada jaringan KA, baik di Aceh, Teluk Bayur, hingga Pelabuhan Panjang semua ada rel KA. Malkum pada masa itu transportasi berbasis rel menjadi pilihan utama untuk dikembangkan.
Beda dengan di Sumatera, pembangunan perekeretaapian di Jawa sudah tersambung dari Merak di paling barat dan Banyuwangi di paling timur Pulau Jawa. Perkeretaapian pada masa Belanda selelu terhubung dengan trasnportasi laut. Daratan dan laut tidak dapat dipisahkan, sehingga dikoneksikan, semua pelabuhan ada rel dan stasiun KA. Tengok Pelabuhan Tanjung Intan Cilacap, Tanjung Emas Semarang, Tanjung Perak Surabaya, Tanjung Priok Jakarta, Merak, Banyuwangi, semua pelabuhan ada relnya. Cuma ada yang masih berfungsi dan ada pula yang sudah tertutup bangunan.
Tertutupnya rel KA ke pelabuhan  menjadi keprihatinan. Saat itu PT. KAI sebagai pengelola aset rel ke  pelabuhan belum berdaya memelihara dan menghidupi rel ke pelabuhan. Pada  saat itu belum pula dibentuk Direktorat Jenderal Perekeretaapain yang terus berjuang membangun kembali perkeretapian di Jawa, Sumatera, Sulawesi, Kalimantan bahkan Papua ke depan bakal ada KA.
Selain membangun kembali dan menambah jalur-jalur baru rel KA, pemerintahan Jokowi-JK sedang giat membangun jalan tol, baik Trans Jawa maupun Trans Sumatera, akan terhubung dari Merak-Banyuwangi. Lampung-Sumut-Aceh ke depan bakal tersambung jalan tol. Pulau-pulau besar perlu dibangun jalan tol, jalan bebas hambatan yang tidak terganggu berbagai kepentingan seperti di jalan raya yang tumplke blek sehingga menimbulkan kemacetan.
Bertumbuhnya infrastruktur jalan raya dan jaringan KA, tentu berdampak ekonomi. Ada yang diuntungkan, namun tidak sedikit yang rugi sementara atau bisnisnya mati gara-gara dibangun jalan tol.Â
Dengan beralihnya sebagian kendaraan ke jalan tol, rumah makan di jalur pantura akan kehilangan pasar. Rumah makan yang sudah terkenal tentu harus buka usaha  pula di rest area, sehingga pasar masih tetap terjaga. Hanya saja, perlu modal dan kesabaran dalam membangun bisnis di tempat baru.
Yang kurang beruntung mungkin  warung-warung kecil dengan modal cekak kemungkinan banyak yang akan tutup. Kebiasaan manusia, bila mendapatkan yang baru yang lebih mudah, cepat akan berpindah, termasuk pengendara mobil akan berpindah dari pantura ke jalan tol. Bahkan mereka akan melupakan jalur pantura setiap ke Jawa Tengah atau Jawa Timur.
Jalan tol akan mengubah perilaku pengguna jalan, semula menggunakan jalan biasa akan beralih ke jalan tol. Hal ini  akan berdampak pada perubahan konsumsi dan perubahan pola distribusi. Dengan jalan tol, mereka yang tinggal dekat akses masuk atau keluar jalan tol, tanah mereka dihargai tinggi. Sebaliknya bagi warga yang sebelum ada jalan tol harga tanahya tinggi, karena tidak ada akses ke tol, harga tanah menjadi murah.
Kita tidak bisa mencegah dampak dari kehadiran jalan tol Trans Jawa dan juga Trans Sumatera. Kita hanya akan bisa berkembang bila kita menyesuaikan dengan kondisi infrasruktur baru. Dalam kondisi ini perlu dirancang tata distribusi dan tata ekonomi baru, agar warga yang sebelumnya demikian mudah mendapatkan rezeki menjadi hilang karena perubahan infrastruktur.
